Program 5.000 Kapal Ikan

Jakarta, 13 September 2015 – Dalam kesempatan pertemuan antara pengurus Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti pada tanggal 7 September 2015 lalu, salah satu point rekomendasi yang disampaikan ISKINDO adalah agar Kementerian Kelautan dan Perikanan berhati-hati dalam rencana program 5.000 kapal ikan pada tahun 2016 yang akan datang. Pengalaman program pengadaan 1.000 kapal periode 2011-2014 mesti menjadi bahan evaluasi bahwa keberadaan kapal bagi nelayan, bukan semata-mata masalah teknis dan operasional, tapi juga tentang masalah sosial dan kelembagaan. Bahkan, sebelum kapal tersebut diterima oleh kelompok sasaran, masalah perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kapal semestinya sudah bisa dideteksi sejak awal. Program 1.000 kapal periode lalu menyisakan sejumlah masalah. Dari target 1.000 kapal selama 5 tahun, ternyata hanya mampu diselesaikan 881 unit pada akhir tahun 2014. Melesetnya target tersebut oleh KKP ditenggarai karena 2 hal yaitu gagal lelang dan ketidaksiapan daerah. Alasan simpel yang mudah dicarikan justifikasinya. Padahal sesungguhnya, lebih jauh dari itu, kapal yang sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada kelompok juga banyak yang bermasalah. Pertama, masalah prinsip yang muncul adalah karena sejak awal skema program kapal tersebut berada diwilayah yang sumir. Apakah menjadi bantuan sosial atau bantuan modal? Ketidakjelasan peruntukan ini menyebabkan aturan main, persyaratan dan rencana pengelolaan kapal menjadi kabur. Bantuan yang awalnya hibah dari pemerintah ke kelompok, kemudian berubah menjadi asset usaha untuk bisnis kelompok. Ada alur yang tidak konsisten dan akhirnya dipahami bahwa ini adalah bantuan cuma-cuma. Akibatnya, alih-alih menimbulkan rasa tanggungjawab pengelolaan oleh kelompok, banyak kapal kemudian berpindah tangan dari kelompok ke tauke (pemodal) atau mangkrak diujung dermaga. Hal ini terjadi karena tidak ada pihak yang mau mengambil resiko pengelolaan....

Rekomendasi Strategis ISKINDO Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

ALUMNI KELAUTAN INDONESIA DORONG OPTIMASI KELEMBAGAAN DAN PROGRAM DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ISKINDO – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Disampaikan pada pertemuan ISKINDO dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Indonesia, ibu Susi Pudjiastuti, tanggal 7 September 2015, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Mencermati berbagai dinamika dan situasi yang berkembang terkait Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ISKINDO mencatat sangat banyak perkembangan positif dan untuk itu memberikan apresiasi tinggi untuk berbagai gebrakan, inovasi, dan kinerja yang sudah dilakukan dalam sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir. Namun ISKINDO mengharapkan KKP tidak berpuas diri, dan bisa terus berbenah, bersinergi lebih kuat untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, momentum pertemuan dengan MKP, ISKINDO memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk mendorong optimasi kelembagaan, penguatan portofolio kelautan maupun kinerja program sebagai berikut: A.         OPTIMASI PERAN DAN KELEMBAGAAN KKP B.         AKSELERASI DAN OPTIMASI PROGRAM KKP Dokumen Strategis ISKINDO dapat dilihat...

Musim Semi Reklamasi

Jakarta, 21 Agustus 2015 – Beberapa tahun kedepan, kulit-kulit pesisir di banyak lokasi akan sibuk dikupas, diurug, atau ditimbun menggunakan dengan alat-alat berat, dengan ribuan ton pasir entah dari mana, atas nama reklamasi. Kadang kata reklamasi juga diganti dengan kata atau kemasan heboh, yang membangkitkan harapan, optimisme dan orientasi pembangunan, namun seringkali tak terjangkau. Tidak jelas. Dalam beberapa tahun kedepan, akan jadi musim semi Reklamasi. Para cendikia, birokrat, bahkan praktisi dan pakar tampaknya sudah ‘bulat’ memilih reklamasi sebagai langkah membangun pesisir yang lebih baik. Tidak heran, banyak lokasi sudah sodorkan dan masukkan reklamasi dalam daftarnya. Apalagi para investor telah berbaris rapi, antri, siap berkolaborasi dan ambil bagian penting di dalamnya. Jakarta, Makassar, Bali, dan puluhan kota besar lainnya. Di tengah musim ekonomi merosot, reklamasi bisa dianggap sebagai hawa segar yang menjadi alternatif terkesan paling elegan untuk pembangunan. Rekayasa wilayah pesisir tersebut memang menjanjikan pundi-pundi besar, bisa melanggengkan korporasi, dan sifatnya monumental. Masif. Apalagi akan disertai dengan rekrutmen ribuan buruh pekerja lapangan yang mudah diklaim menyerap lapangan kerja. Membantu mengurangi pengangguran. Menggulirkan ekonomi Indonesia. Klop. Lengkap. Padahal reklamasi sesungguhnya adalah cara aneh merayakan pembangunan Maritim yang baru saja bergulir. Pembangunan maritim idealnya memperkuat sumbu-sumbu ekonomi, sosial, ekologis dan kedaulatan berkelanjutan berbasis kelautan. Kita harusnya membangun keunggulan pemanfaatan laut dengan membangun sistem pelabuhan, transportasi, logistik dan aksesibilitas laut yang kuat, bangun sistem pertahanan dan keamanan laut yang baik, akselerasi pemanfaatan energi dan jasa kelautan, bangun kesejahteraan pesisir dan pulau dan buka akses bagi masyarakat banyak. Atas nama publik. Reklamasi harusnya menjadi jalan terpaksa dan terakhir pembangunan. Itupun dilakukan dengan perencanaan terstruktur, intensif, melalui proses dan konsensus warga, melalui mekanisme dan pengkajian...

Keputusan-Keputusan Kongres I ISKINDO

Keputusan – Keputusan Kongres I ISKINDO – Keputusan 01 Kongres I ISKINDO _ here – Keputusan 02 Kongres I ISKINDO_ here – Keputusan 03 Kongres I ISKINDO_ here – Keputusan 04 Kongres I ISKINDO_ here – Keputusan 05 Kongres I ISKINDO_ here   Post by TIM Sekretariat ISKINDO  ...