Demi PNPN, Tera Kapal Tak Cukup

Jakarta – Tahun ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan Rp. 273,8 triliun, lebih kecil Rp. 6,4 triliun dari usulan RAPBN 2016. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan adalah penyesuaian tarif PNBP melalui ekstensifikasi dan perbaikan regulasi. Meski belum ada rilis resmi realisasi PNBP KKP tahun lalu namun taksirannya bakal tak lebih 1%. Rendah karena KKP fokus pengetatan lalu lalang dan eksekusi kapal ilegal asing yang konon menyelamatkan uang negara hingga Rp. 100 triliun. Seirama mandat Presiden Jowoki; kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan, termasuk ditenggelamkan, (pidato 14 Agustus 2015). Hingga Agustus 2015, PNBP kelautan dan perikanan (KP) berkisar Rp. 30 miliar. Inilah alasan mengapa upaya menggenjot pendapatan dari sektor ini niscaya dan mendesak di tengah membaiknya potensi ikan laut dangkal hingga offshore. Melalui Permen 75/2015 tentang PNBP, KKP menyasar hingga Rp 740,24 miliar atau naik 48%. Konsekuensinya, izin usaha perikanan jenis kapal pukat cincin kecil semula Rp 14.000 per GT, melesak ke 197,5% atau Rp 41.650 per GT. Pancing ulur naik 30%, dari Rp 19.000 per GT menjadi Rp 24.700 per GT. Menteri Susi pada beberapa kesempatan menyatakan bahwa pengukuran ulang kapal penting dilakukan. Markdown ukuran masuk kategori penggelapan dokumen dan merugikan negara sehingga harus ditindak tegas. Pilihan tersebut nampaknya sebagai jawaban sinyal peringatan KPK yang menyatakan kontribusi PNBP-KP, kurun lima tahun terakhir (2010-2014) amat rendah, menyumbang 0,02% dari total penerimaan pajak nasional. Kontras dengan produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. PNBP berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar, 0,3% (Rp 215 miliar), dan 0,29% (Rp 183 miliar). Praktik Markdown Setelah menekuk pelaku...

SURAT KEPUTUSAN 001,002,003/ISKINDO/XII/2015

Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia 2015 KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 001/ISKINDO/XII/2015 TENTANG PIMPINAN SIDANG RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO)   KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 002/ISKINDO/XII/2015   KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 003/ISKINDO/XII/2015 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO)   Download...

ISKINDO Marine Policy Corner – Marine and Coastal Pollutan

Jakarta, 26 Februari 2016. Pencemaran Laut dan Pesisir menjadi kajian kebijakan yang diangkat pada minggu ketiga sejak diluncurkannya Program ISKINDO Marine Policy Center (IMPC) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Pelaksanaan program ini kemudian disambut baik oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan kajian-kajian kebijakan kelautan. Hal ini didasari oleh karena isu yang diangkat merupakan salah satu lingkup bagian dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang perlu melakukan terobosan untuk mengurangi bahan pencemar yang masuk ke perairan di Indonesia utamanya pada wilayah pesisir. Dalam dialog yang dilaksanakan di Ruang Rapat DEKIN, Lantai 7 Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir Ketua Bidang Riset dan Iptek ISKINDO Dr. Agung Dhamar Syakti, Kus Prisetiahadi selaku Kabid Pencemaran Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya dan Dr. Hendra Yusran Siry yang mewakili Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang ketiganya merupakan narasumber yang memberikan gamabaran tentang kondisi pencemaran laut dan pesisir. Dialog kali ini juga dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah seperti Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan, Dit. Pengembangan PU, Ditjen Cipta Karya – Kementerian PUPR, Sekretaris Nasional CTI-CFF Indonesia, Dit. Pendayagunaan PPK dan Dit. PSDKP KKP serta beberapa perwakilan iskindo. Dalam dialog tersebut Hendra Yusran Siry berkesempatan menyampaikan paparannya lebih awal dengan judul Pengendalian Pencemaran di Kawasan Pesisir dan laut, data yang cukup mencengankan bahwa menurut data yang dihimpun sebanyak 80% sampah di laut itu berasal dari daratan dan 90% diantaranya adalah sampah plastik. Jelas ini adalah ulah manusia yang perlu dilakukan pembenahan secara besar-besaran. Kemudian dijelaskan lagi bahwa di Indonesia tercatat 480 perusahaan air kemasan, yang berproduksi...

Ikan Melimpah, Kesejahteraan Turun

Jakarta, 19 Februari 2015 – Ada anomali pengelolaan perikanan setahun terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut sumber daya ikan telah kembali melimpah di laut Indonesia. Sebaliknya, indikator ekonomi perikanan dan kenelayanan justru menurun. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga September 2015, nilai tukar nelayan masih tersandera pada kisaran 102-106. Bahkan, indeks kesejahteraan pembudidaya ikan sempat anjlok di bawah 100. Begitu pun terhadap rasio kredit macet (NPL) UMKM perikanan. Data Otoritas Jasa Keuangan (2015) menyebut NPL perikanan bergerak naik dari 3,77 pada Desember 2014 menjadi 5,18 pada Juli 2015. Anomali Pemburukan juga dihadapi industri perikanan. Sebenarnya, pada kuartal I hingga kuartal III- 2014 kapasitas terpakai industri perikanan nasional membaik dengan rata-rata 75,10 persen. Namun, laporan Bank Indonesia pada 2015 mengisyaratkan pelemahan menjadi 68,04 persen. Mengapa anomali terjadi? Terputusnya kelimpahan ikan dengan kesejahteraan nelayan dapat dijelaskan dalam persamaan matematika A+B+C. “A” adalah total ikan laut yang ditangkap untuk konsumsi dari perairan Indonesia. Pada 10 tahun terakhir, kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap kebutuhan pangan perikanan minimal 4,2 juta ton di mana 75 persennya adalah tangkapan nelayan kecil. “B” adalah ikan laut yang diambil untuk industri pengolahan dan ekspor. Volumenya cukup dinamis: 20 persen dari total produksi atau sekurang-kurangnya 1 juta ton. Penguatan nilai tukar mata uang dollar atau yen biasanya turut memengaruhi kinerja industri perikanan di Tanah Air. Namun, kali ini berbeda. Meski 2015 terjadi penguatan dollar AS terhadap rupiah, utilitas industri perikanan justru turun pada kisaran 3-8 persen. Di luar A dan B ada bilangan C yang kerap terabaikan, tetapi memengaruhi anomali. Bilangan “C” merupakan estimasi volume ikan yang dicuri dari perairan Indonesia setiap tahun. Tidak ada jumlah pasti, tetapi...