Pakar Iskindo Tawarkan ‘Blended Financing’ untuk Solusi Isu Lingkungan

(ISKINDO) – Fakta-fakta terkait  sampah di laut Indonesia sungguh mencengangkan. Indonesia disebut menghasilkan 187,2 juta ton sampah pertahun dan dibuang ke laut. Ini rekor sebagai peringkat kedua produsen sampah ke laut dunia setelah Cina (262,9 juta ton). Fakta lainnya adalah 57% sampah di laut adalah plastik dan terus menjadi persoalan kian pelik. Setiap orang menghasilkan setengah kilo sampah perhari atau 1 RW yang berpenduduk 1200 jiwa menghasilkan 600 kilogram sampah perhari. Dampak sampah plastik “Sampah plastik dapat memicu perubahan iklim, mencemari lingkungan dan terurai sangat lama. Selain itu berbahaya bagi hewan dan manusia,” kata anggota Dewan Pakar Iskindo, Dr. Sri Mariati saat diskusi Iskindo terkait ‘Blended Financing untuk Mengatasi Permasalahan Lingkungan Indonesia’ di GMB III, KKP, (04/5). Dia juga menguraikan jenis sampah yang banyak ditemukan di laut seperti puntung rokok, pembungkus makanan, botol dan tas plastik, tutup botol, alat makanan plastik, sedotan, botol kaca, kaleng makanan minuman, tas kertas dan sampah lainnya. “Ada 100 ribu hewan laut mati tiap tahunnya karena sampah, ada 1 juta burung laut mati tiap tahun karena mengkonsumsi atau terjerat sampah plastik, 2/3 ikan yang kita konsumsi terkontaminasi limbah plastik,” ungkap Sri yang juga pernah bekerja untuk LSM Conservation International ini. “Apa yang kita bisa lakukan? Mengurangi aliran limbah plastik, memperbaiki atau mengelola limbah padat, meningkatkan kebiasaan untuk menggunakan kembali atau reuse,” sarannya. Blended financing? Narasumber Dewan Pakar Iskindo Dr Sri Maryati yang menjabat sbg direktur eksekutif yayasan Belantara memaparkan peluang penerapan blended financing untuk mengatasi permasalahan lingkungan laut di Indonesia. Blended fincing menurut Sri adalah mekanisme pembiayaan untuk membiayai bersama suatu proyek, atau tujuan daerah, nasional maupun international. “Istilah ini biasa digunakan dalam pembiayaan...

Dr. Munasik:  ISKINDO Perlu Inovasi Hadapi Krisis Lingkungan

(ISKINDO/Kendari) – Dr. Munasik M.Sc, adalah ahli terumbu karang asal Universitas Diponegoro Semarang. Dia berpengalaman sebagai peneliti terumbu karang dan aktif sebagai pengurus pusat INCRES, Indonesian Coral Reef Society. Di sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional II ISKINDO di Kota Kendari, (30/3), Doktor jebolan Ilmu dan Teknologi Kelautan itu berbagi perspektif tentang bagaimana membangun kelautan Indonesia. *** Dia bicara tentang bagaimana kampus sebagai wahana akademik dan penggemblengan mahasiswa untuk keluar dari hal-hal remeh temeh, bersifat rutin dan sesungguhnya tak menyelesaikan persoalan. Menurutnya, saat ini yang perlu dimediasi adalah bertemunya kebutuhan ‘Community dan Government’. Bagaimana memfasilitasinya sehingga memberikan dampak berarti bagi pembangunan nasional. “Itu yang harusnya menjadi rumus yang nanti akan kita kembangkan ke depan. Bahwa best practices yang akan menjadi bagian laboratorium ISKINDO akan bekerja secara komprehensif, akademisi, businessmen, masyarakat dan pemerintah, dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan,” katanya di depan pengurus DPP dan DPW ISKINDO. Menurutnya, sebagai akademisi, dia melihat bahwa perguruan tinggi masih cenderung bersifat sentralistik, bekerja sendiri-sendiri dan belum optimal dalam memberikan dampak bagi lingkungan masyarakat. Munasik mengkritisi hal-hal yang bersifat rutin di kampus seperti KKN yang hanya sekadar memenuhi syarat KRS. “Skripsi pun demikian, KKN, KKL, tugas akhir, baik S1, S2, S3 itu harusnya menjadi satu rangkaian untuk menyelesaikan satu persoalan,” katanya. Bagi Munasik, kelautan, perikanan, atau maritim tidak bisa dilihat sebagai satu sektor tetapi bagaimana berorientasi dan berinovasi pada misalnya, terkait pengelolaan produk perikanan tangkap. “Sebut saja produk, sebutlah produk rajungan,” imbuhnya. “Untuk itu, nanti ke depan, yang penting saat ini adalah kita menyadari bahwa kita menghadapi satu krisis lingkungan. Seperti sampah laut atau pencemaran. Ini juga akan kita jadikan satu topik bahasan di ISKINDO,” terang...

Bank Sultra Ajak ISKINDO Benahi Bisnis Kelautan dan Perikanan

ISKINDO – Visi Bank Sultra adalah menjadi bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2024. Untuk mencapainya mereka telah dan akan meningkatkan kemampuan bisnis dan pelayanan, meningkatkan ketahanan kelembagaan serta meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kinerja keuangan Bank Sultra per-Desember 2017 cuklup bagus. Total assetnya mencapai 6,1 triliun, dan modal inti 826 miliar, Bank Sultra telah membukukan laba bersih hingga 185 miliar di 2017. Jumlah pinjaman yang telah diberikan mencapai 4,6 triliun sementara NPL gross sebesar 1,84%, ROI atau return on asset mencapai, 3,92% sementara ROE atau return on equity mencapai 22,64%. Informasi portofolio bank plat merah daerah ini terungkap di rapat kerja nasional Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) di Kota Kendari, (30/3). “Tahun 2016 realisasi kredit kita mencapai Rp. 3.5 Triliun  sedang tahun 2017 naik mencapai Rp. 4.6 Triliun sementara untuk tahun 2018 Tahun 2018 Rp. 5.1 Triliun ,” kata Depid, direktur pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sultra saat dipanel dengan Rektor Haluoleo, Prof Zamrun dan Bupati Konawe Utara Dr. Ruksamin. Sayangnya, dari total kredit di tahun 2017 sebesar 4.611 M, yang masuk kredit produktif 279 M sedangkan konsumtif mencapai 4.332 M. “Ini relatif kecil jika dibandingkan dengan ketentuan portofolio kredit produktif sesuai POJK nomor 6/POJK.03/2016 Bank kategori BUKU 1 adalah sebesar 55% dari total kredit,” aku Depid. Berdasarkan data yang diperoleh Bank Sultra total penyaluran kredit sektor kelautan dan perikanan secara nasional tahun 2017  sebesar Rp 11,3 T dengan NPL Sebesar Rp. 302 M (2,68%). “NPL lumayan besar,” kata Depid. “Khusus untuk Sultra, realiasasi kredit untuk sektor kelautan dan perikanan tahun 2016 sebesar Rp 3,868 miliar (0,11%) sementara untuk tahun 2017 sebesar Rp...
Hiu Paus di Botubarani, Teluk Tomini

Hiu Paus di Botubarani, Teluk Tomini

Download Bahan Presentasi klik disini Gorontalo – Hiu paus (Rhincodon typus) yang lembut dan ramah berkumpul di Teluk Tomini. Di perairan Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagai habitat baru spesies yang dilindungi penuh ini dan dapat disaksikan dengan mudah oleh masyarakat. Keberadaan hiu paus di perairan ini dapat menjadi ikon baru bagi provinsi Gorontalo sebagai ekowisata. Namun demikian wisata berbasis hiu paus yang tidak terkontrol dan tidak bertanggung jawab, akan mengancam kehidupan hiu paus. Hiu paus merupakan jenis hiu terbesar yang ada di dunia, dengan ukuran panjang tubuhnya dapat mencapai 20 meter. Berikut ini klasifikasi hiu paus: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Kelas: Chondrichtyes Ordo: Orectolobiformes Famili: Rhincodontidae Genus: Rhincodon Spesies: Rhincodon typus Nama Inggris: Whale Shark Nama lokal: Hiu paus, hiu bodoh, hiu geger lintang, hiu totol, hiu bintang, hiu bingkoh dan hiu bulan (munggiyango hulalo). Sejarah Kemunculan di Botubarani Oli, 38 tahun, nelayan di Desa Botubarani yang bekerja di perusahaan PT Sinar Ponula Deheto, tak pernah menyangka hiu paus menjadi daya tarik dan atraksi utama wisata di Botubarani saat ini. Sejak Mei 2013, Oli bersama Arfan bertugas untuk membuang limbah berupa kepala dan kulit udang yang dihasilkan oleh PT Sinar Ponula Deheto. Perusahaan ini sebelumnya mengolah hasil tangkapan ikan yang didatangkan dari daerah tersebut dan berasal dari daerah lain. Udang vaname (litopenaeus vannamei yang diolah, berasal dari tambak di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, dan Parigi Moutung, Sulawesi Tengah — ke arah barat berjarak sekitar 200 sampai 350 kilometer dari lokasi perusahaan yang terletak di Botubarani, Bone Bolango. Kepala dan kulit (limbah) udang, ada yang diolah kembali menjadi makanan ikan, dan sebagian dibuang. Pada awalnya, kulit dan kepala udang...

40% Mangrove Indonesia, Hilang!

Jurnal internasioanl Nature Climate Change edisi terbaru (27 Juli 2015) mempublikasikan artikel Prof. Daniel Murdiyarso et al dengan judul the Potential of Indonesian Mangrove Forest for Global Climate Change Mitigation. Artikel tersebut memuat data-data ilmiah terbaru terkait kondisi hutan mangrove dan blue carbon Indonesia. Menurut artikel ini, Indonesia telah kehilangan hutan mangrove sebesar 40% dalam tiga dekade terakhir dimana penyebab utamanya adalah konversi mangrove menjadi lahan tambak yang mencapai 0,65 juta hektar selama periode tahun 1997-2005. Kehilangan mangrove tersebut menghasilkan emisi blue carbon sebesar 0,07-0,21 Pg CO2e, sementara potensi stok karbon pada hutan mangrove sebesar 3,14 PgC. Pertanyaanya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kehilangan hutan mangrove Indonesia? Konversi vs Proteksi Mangrove Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak tentu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dan negara. Nilai produksi perikanan dari budidaya tambak tahun 2013 hampir mencapai Rp 15 triliun. Tapi di sisi lain, konversi atau pembabatan hutan mangrove menyebabkan Indonesia kehilangan hutan mangrove yang sangat penting bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Mangrove memiliki peran penting dalam stabilisasi garis pantai, memelihara kualitas air, melindungi pantai dari ombak dan tsunami, mengatur iklim, mendukung kehidupan spesies, dan sebagainya. Konflik antara ekonomi dan lingkungan seperti ini bukan merupakan isu baru dan bukan khas Indonesia, melainkan sudah berlangsung sejak lama dan terjadi di berbagai negara. Pertentangan panjang antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dalam perkembangannya melahirkan konsep konservasi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang untuk waktu yang sepanjang-panjangnya. Konsep konservasi tersebut memiliki kemiripan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh World Commission on Environment and Development tahun 1987. Menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan...

ISKINDO Minta Tata Ruang Laut Dirampungkan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) di kantor presiden, hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Iskindo meminta agar pemerintah mendorong perampungan tata ruang laut Indonesia. “Kami sarankan pemerintah bisa merampungkan tata ruang laut nasional. Kalau tidak dirampungkan akan banyak konflik di lapangan antara pertambangan, energi, migas pariwisata dan konservasi,” kata Ketua Umum Iskindo M. Zulficar Mochtar, di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7). Dia menambahkan, sarjana kelautan di Indonesia berjumlah kurang lebih 15.000 orang dan mereka siap mendukung pemerintah untuk melakukan pembangunan kelautan di Indonesia. Mereka juga berharap konsep poros maritim bisa segera dituangkan dalam roadmapsehingga Indonesia bisa menjadi poros pangan berbasis kelautan, poros keragaman hayati laut hingga poros pariwisata berbasis laut. “Tergantung komitmen pemerintah. Kita sudah banyak landasan UU (undang-undang). Ini harus didorong dalam aksi itu dari 0 sampai 200 mil,” katanya, soal waktu yang diperlukan untuk perampungan tata ruang laut. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi...