Sejarah ‘Pergerakan Politis’ Mahasiswa dan Sarjana Kelautan Indonesia

Kehadiran Menteri Susi Pudjiastuti di dua Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dalam tahun 2015 dan 2018 bermakna bahwa Pemerintah melihat eksistensi strategis organisasi yang mewadahi tidak kurang 15 ribu alumni ini. Seperti diberitakan sebelumnya, pada tanggal 26 dan 27 Januari 2018, ISKINDO menyelenggarakan seminar dan Kongres II di Jakarta. Tema seminar adalah “Peran dan Dukungan ISKINDO Untuk Akselerasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Meski baru berdiri sejak tahun 2015, namun keberadaan ISKINDO menjadi unsur penting dalam agenda Poros Maritim sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014. ISKINDO adalah wadah representasi alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan yang selama ini dikenal intens dalam memperjuangkan isu kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional. Jumlah anggotanya, atau alumni yang diwadahinya tidak kurang 15 ribu orang dan tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua, dari Kupang hingga Sulawesi Utara. Jumlahnya yang besar dengan kapasitas yang disiapkan dari bangku akademik tentu akan sangat berguna bagi masa depan Kelautan Nasional. Seperti apa motif dan bagaimana pergerakan mahasisa serta alumni Kelautan dari waktu ke waktu, tim media DPP ISKINDO mewawancarai Dr. Ahmad Najid, M.Si, Doktor Kelautan yang juga mengaku telah melayani 3 orang Menko Bidang Kemaritiman, dari periode Indroyono Soesilo, Rizal Ramli hingga Luhut B. Pandjaitan ini. Dia adalah alumni S3 dan S2 di IPB Bogor, menyelesaikan S1 di Universitas Hang Tuah Surabaya. Sekolah Menengah Atas ditamatkannya di SMA Semen Gresik, dan lulus SMP di PP Tebuireng Jombang. Najid adalah juga salah satu Deklarator Iskindo & Himitekindo dan sekarang menjabat sebagai Ketua Iskindo DPW DKI Raya – Banten.   *** Apa yang menjadi spirit perjuangan kelautan menurut mahasiswa dan alumni Kelautan? Spiritnya adalah pernyataan Ir. Joeanda...

Demi PNPN, Tera Kapal Tak Cukup

Jakarta – Tahun ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan Rp. 273,8 triliun, lebih kecil Rp. 6,4 triliun dari usulan RAPBN 2016. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan adalah penyesuaian tarif PNBP melalui ekstensifikasi dan perbaikan regulasi. Meski belum ada rilis resmi realisasi PNBP KKP tahun lalu namun taksirannya bakal tak lebih 1%. Rendah karena KKP fokus pengetatan lalu lalang dan eksekusi kapal ilegal asing yang konon menyelamatkan uang negara hingga Rp. 100 triliun. Seirama mandat Presiden Jowoki; kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan, termasuk ditenggelamkan, (pidato 14 Agustus 2015). Hingga Agustus 2015, PNBP kelautan dan perikanan (KP) berkisar Rp. 30 miliar. Inilah alasan mengapa upaya menggenjot pendapatan dari sektor ini niscaya dan mendesak di tengah membaiknya potensi ikan laut dangkal hingga offshore. Melalui Permen 75/2015 tentang PNBP, KKP menyasar hingga Rp 740,24 miliar atau naik 48%. Konsekuensinya, izin usaha perikanan jenis kapal pukat cincin kecil semula Rp 14.000 per GT, melesak ke 197,5% atau Rp 41.650 per GT. Pancing ulur naik 30%, dari Rp 19.000 per GT menjadi Rp 24.700 per GT. Menteri Susi pada beberapa kesempatan menyatakan bahwa pengukuran ulang kapal penting dilakukan. Markdown ukuran masuk kategori penggelapan dokumen dan merugikan negara sehingga harus ditindak tegas. Pilihan tersebut nampaknya sebagai jawaban sinyal peringatan KPK yang menyatakan kontribusi PNBP-KP, kurun lima tahun terakhir (2010-2014) amat rendah, menyumbang 0,02% dari total penerimaan pajak nasional. Kontras dengan produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. PNBP berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar, 0,3% (Rp 215 miliar), dan 0,29% (Rp 183 miliar). Praktik Markdown Setelah menekuk pelaku...

ISKINDO Marine Policy Corner – Marine and Coastal Pollutan

Jakarta, 26 Februari 2016. Pencemaran Laut dan Pesisir menjadi kajian kebijakan yang diangkat pada minggu ketiga sejak diluncurkannya Program ISKINDO Marine Policy Center (IMPC) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Pelaksanaan program ini kemudian disambut baik oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan kajian-kajian kebijakan kelautan. Hal ini didasari oleh karena isu yang diangkat merupakan salah satu lingkup bagian dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang perlu melakukan terobosan untuk mengurangi bahan pencemar yang masuk ke perairan di Indonesia utamanya pada wilayah pesisir. Dalam dialog yang dilaksanakan di Ruang Rapat DEKIN, Lantai 7 Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir Ketua Bidang Riset dan Iptek ISKINDO Dr. Agung Dhamar Syakti, Kus Prisetiahadi selaku Kabid Pencemaran Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya dan Dr. Hendra Yusran Siry yang mewakili Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang ketiganya merupakan narasumber yang memberikan gamabaran tentang kondisi pencemaran laut dan pesisir. Dialog kali ini juga dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah seperti Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan, Dit. Pengembangan PU, Ditjen Cipta Karya – Kementerian PUPR, Sekretaris Nasional CTI-CFF Indonesia, Dit. Pendayagunaan PPK dan Dit. PSDKP KKP serta beberapa perwakilan iskindo. Dalam dialog tersebut Hendra Yusran Siry berkesempatan menyampaikan paparannya lebih awal dengan judul Pengendalian Pencemaran di Kawasan Pesisir dan laut, data yang cukup mencengankan bahwa menurut data yang dihimpun sebanyak 80% sampah di laut itu berasal dari daratan dan 90% diantaranya adalah sampah plastik. Jelas ini adalah ulah manusia yang perlu dilakukan pembenahan secara besar-besaran. Kemudian dijelaskan lagi bahwa di Indonesia tercatat 480 perusahaan air kemasan, yang berproduksi...

Ikan Melimpah, Kesejahteraan Turun

Jakarta, 19 Februari 2015 – Ada anomali pengelolaan perikanan setahun terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut sumber daya ikan telah kembali melimpah di laut Indonesia. Sebaliknya, indikator ekonomi perikanan dan kenelayanan justru menurun. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga September 2015, nilai tukar nelayan masih tersandera pada kisaran 102-106. Bahkan, indeks kesejahteraan pembudidaya ikan sempat anjlok di bawah 100. Begitu pun terhadap rasio kredit macet (NPL) UMKM perikanan. Data Otoritas Jasa Keuangan (2015) menyebut NPL perikanan bergerak naik dari 3,77 pada Desember 2014 menjadi 5,18 pada Juli 2015. Anomali Pemburukan juga dihadapi industri perikanan. Sebenarnya, pada kuartal I hingga kuartal III- 2014 kapasitas terpakai industri perikanan nasional membaik dengan rata-rata 75,10 persen. Namun, laporan Bank Indonesia pada 2015 mengisyaratkan pelemahan menjadi 68,04 persen. Mengapa anomali terjadi? Terputusnya kelimpahan ikan dengan kesejahteraan nelayan dapat dijelaskan dalam persamaan matematika A+B+C. “A” adalah total ikan laut yang ditangkap untuk konsumsi dari perairan Indonesia. Pada 10 tahun terakhir, kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap kebutuhan pangan perikanan minimal 4,2 juta ton di mana 75 persennya adalah tangkapan nelayan kecil. “B” adalah ikan laut yang diambil untuk industri pengolahan dan ekspor. Volumenya cukup dinamis: 20 persen dari total produksi atau sekurang-kurangnya 1 juta ton. Penguatan nilai tukar mata uang dollar atau yen biasanya turut memengaruhi kinerja industri perikanan di Tanah Air. Namun, kali ini berbeda. Meski 2015 terjadi penguatan dollar AS terhadap rupiah, utilitas industri perikanan justru turun pada kisaran 3-8 persen. Di luar A dan B ada bilangan C yang kerap terabaikan, tetapi memengaruhi anomali. Bilangan “C” merupakan estimasi volume ikan yang dicuri dari perairan Indonesia setiap tahun. Tidak ada jumlah pasti, tetapi...

Sebelas Tantangan di Kampung Nelayan

Jakarta, 12 Februari 2016 – “Di Indonesia, terdapat 1257 unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 22 pelabuhan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN, dan 6 Pelabuhan Perikanan Samudera.” Data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, KKP. Kota Manggar di selatan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung menjadi destinasi pertama saya saat menjadi bagian dari upaya membangun Kampung Nelayan kita dalam tahun 2015 melalui program bernama Sekaya Maritim, akronim dari Seribu Kampung Nelayan, Maju, Indah, Tangguh dan Mandiri. Ini adalah salah satu respon Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas gagasan Presiden Jokowi untuk membangun 1000 Kampung Nelayan secara perlahan. Kunjungan pertama ke Belitung menjadi titik awal penulis untuk melihat realitas kampung nelayan dan geliat di pangkalan pendaratan ikan (PPI) di beberapa wilayah di Indonesia. Antara tanggal 9 hingga 11 November 2015 saya menyambangi Desa Baru, pantai Serdang, Gantung, hingga Tanjung Tinggi di Belitung Timur lalu menyeberang ke Indramayu, Jawab Barat, tepatnya di Eretan Kulon dan Wetan, lalu ke Pengandaran,  Tanah Laut, Nunukan, Donggala dan Maros, Sulawesi Selatan. Kunjungan terakhir ke Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Kranji. Selama kunjungan tersebut dilakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak yang selama ini menjadi bagian dari pangkalan pendaratan ikan, baik di dalam kompleks PPI maupun dari desa-desa sekitarnya seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pengelola PPI, Kepala Desa, nelayan, pedagang, warga dan pemangku kepentingan lainnya seperti pedagang dan eksportir. Bagi penulis, kampung nelayan identik dengan lokasi pangkalan pendaratan ikan, tempat dimana ditemukan sekurangnya sebelas tantangan bagi sentra perikanan atau PPI tersebut. Tantangan yang membutuhkan perhatian dan kesungguhan untuk membenahinya. Pertama, belum optimalnya penjabaran kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah utamanya kabupaten/kota pesisir dengan memanfaatkan nilai strategis PPI. Masih...

Program 5.000 Kapal Ikan

Jakarta, 13 September 2015 – Dalam kesempatan pertemuan antara pengurus Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti pada tanggal 7 September 2015 lalu, salah satu point rekomendasi yang disampaikan ISKINDO adalah agar Kementerian Kelautan dan Perikanan berhati-hati dalam rencana program 5.000 kapal ikan pada tahun 2016 yang akan datang. Pengalaman program pengadaan 1.000 kapal periode 2011-2014 mesti menjadi bahan evaluasi bahwa keberadaan kapal bagi nelayan, bukan semata-mata masalah teknis dan operasional, tapi juga tentang masalah sosial dan kelembagaan. Bahkan, sebelum kapal tersebut diterima oleh kelompok sasaran, masalah perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kapal semestinya sudah bisa dideteksi sejak awal. Program 1.000 kapal periode lalu menyisakan sejumlah masalah. Dari target 1.000 kapal selama 5 tahun, ternyata hanya mampu diselesaikan 881 unit pada akhir tahun 2014. Melesetnya target tersebut oleh KKP ditenggarai karena 2 hal yaitu gagal lelang dan ketidaksiapan daerah. Alasan simpel yang mudah dicarikan justifikasinya. Padahal sesungguhnya, lebih jauh dari itu, kapal yang sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada kelompok juga banyak yang bermasalah. Pertama, masalah prinsip yang muncul adalah karena sejak awal skema program kapal tersebut berada diwilayah yang sumir. Apakah menjadi bantuan sosial atau bantuan modal? Ketidakjelasan peruntukan ini menyebabkan aturan main, persyaratan dan rencana pengelolaan kapal menjadi kabur. Bantuan yang awalnya hibah dari pemerintah ke kelompok, kemudian berubah menjadi asset usaha untuk bisnis kelompok. Ada alur yang tidak konsisten dan akhirnya dipahami bahwa ini adalah bantuan cuma-cuma. Akibatnya, alih-alih menimbulkan rasa tanggungjawab pengelolaan oleh kelompok, banyak kapal kemudian berpindah tangan dari kelompok ke tauke (pemodal) atau mangkrak diujung dermaga. Hal ini terjadi karena tidak ada pihak yang mau mengambil resiko pengelolaan....