Program 5.000 Kapal Ikan

Jakarta, 13 September 2015 – Dalam kesempatan pertemuan antara pengurus Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti pada tanggal 7 September 2015 lalu, salah satu point rekomendasi yang disampaikan ISKINDO adalah agar Kementerian Kelautan dan Perikanan berhati-hati dalam rencana program 5.000 kapal ikan pada tahun 2016 yang akan datang. Pengalaman program pengadaan 1.000 kapal periode 2011-2014 mesti menjadi bahan evaluasi bahwa keberadaan kapal bagi nelayan, bukan semata-mata masalah teknis dan operasional, tapi juga tentang masalah sosial dan kelembagaan. Bahkan, sebelum kapal tersebut diterima oleh kelompok sasaran, masalah perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan kapal semestinya sudah bisa dideteksi sejak awal. Program 1.000 kapal periode lalu menyisakan sejumlah masalah. Dari target 1.000 kapal selama 5 tahun, ternyata hanya mampu diselesaikan 881 unit pada akhir tahun 2014. Melesetnya target tersebut oleh KKP ditenggarai karena 2 hal yaitu gagal lelang dan ketidaksiapan daerah. Alasan simpel yang mudah dicarikan justifikasinya. Padahal sesungguhnya, lebih jauh dari itu, kapal yang sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada kelompok juga banyak yang bermasalah. Pertama, masalah prinsip yang muncul adalah karena sejak awal skema program kapal tersebut berada diwilayah yang sumir. Apakah menjadi bantuan sosial atau bantuan modal? Ketidakjelasan peruntukan ini menyebabkan aturan main, persyaratan dan rencana pengelolaan kapal menjadi kabur. Bantuan yang awalnya hibah dari pemerintah ke kelompok, kemudian berubah menjadi asset usaha untuk bisnis kelompok. Ada alur yang tidak konsisten dan akhirnya dipahami bahwa ini adalah bantuan cuma-cuma. Akibatnya, alih-alih menimbulkan rasa tanggungjawab pengelolaan oleh kelompok, banyak kapal kemudian berpindah tangan dari kelompok ke tauke (pemodal) atau mangkrak diujung dermaga. Hal ini terjadi karena tidak ada pihak yang mau mengambil resiko pengelolaan....

Rekomendasi Strategis ISKINDO Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

ALUMNI KELAUTAN INDONESIA DORONG OPTIMASI KELEMBAGAAN DAN PROGRAM DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ISKINDO – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Disampaikan pada pertemuan ISKINDO dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Indonesia, ibu Susi Pudjiastuti, tanggal 7 September 2015, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Mencermati berbagai dinamika dan situasi yang berkembang terkait Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ISKINDO mencatat sangat banyak perkembangan positif dan untuk itu memberikan apresiasi tinggi untuk berbagai gebrakan, inovasi, dan kinerja yang sudah dilakukan dalam sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir. Namun ISKINDO mengharapkan KKP tidak berpuas diri, dan bisa terus berbenah, bersinergi lebih kuat untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, momentum pertemuan dengan MKP, ISKINDO memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk mendorong optimasi kelembagaan, penguatan portofolio kelautan maupun kinerja program sebagai berikut: A.         OPTIMASI PERAN DAN KELEMBAGAAN KKP B.         AKSELERASI DAN OPTIMASI PROGRAM KKP Dokumen Strategis ISKINDO dapat dilihat...

Musim Semi Reklamasi

Jakarta, 21 Agustus 2015 – Beberapa tahun kedepan, kulit-kulit pesisir di banyak lokasi akan sibuk dikupas, diurug, atau ditimbun menggunakan dengan alat-alat berat, dengan ribuan ton pasir entah dari mana, atas nama reklamasi. Kadang kata reklamasi juga diganti dengan kata atau kemasan heboh, yang membangkitkan harapan, optimisme dan orientasi pembangunan, namun seringkali tak terjangkau. Tidak jelas. Dalam beberapa tahun kedepan, akan jadi musim semi Reklamasi. Para cendikia, birokrat, bahkan praktisi dan pakar tampaknya sudah ‘bulat’ memilih reklamasi sebagai langkah membangun pesisir yang lebih baik. Tidak heran, banyak lokasi sudah sodorkan dan masukkan reklamasi dalam daftarnya. Apalagi para investor telah berbaris rapi, antri, siap berkolaborasi dan ambil bagian penting di dalamnya. Jakarta, Makassar, Bali, dan puluhan kota besar lainnya. Di tengah musim ekonomi merosot, reklamasi bisa dianggap sebagai hawa segar yang menjadi alternatif terkesan paling elegan untuk pembangunan. Rekayasa wilayah pesisir tersebut memang menjanjikan pundi-pundi besar, bisa melanggengkan korporasi, dan sifatnya monumental. Masif. Apalagi akan disertai dengan rekrutmen ribuan buruh pekerja lapangan yang mudah diklaim menyerap lapangan kerja. Membantu mengurangi pengangguran. Menggulirkan ekonomi Indonesia. Klop. Lengkap. Padahal reklamasi sesungguhnya adalah cara aneh merayakan pembangunan Maritim yang baru saja bergulir. Pembangunan maritim idealnya memperkuat sumbu-sumbu ekonomi, sosial, ekologis dan kedaulatan berkelanjutan berbasis kelautan. Kita harusnya membangun keunggulan pemanfaatan laut dengan membangun sistem pelabuhan, transportasi, logistik dan aksesibilitas laut yang kuat, bangun sistem pertahanan dan keamanan laut yang baik, akselerasi pemanfaatan energi dan jasa kelautan, bangun kesejahteraan pesisir dan pulau dan buka akses bagi masyarakat banyak. Atas nama publik. Reklamasi harusnya menjadi jalan terpaksa dan terakhir pembangunan. Itupun dilakukan dengan perencanaan terstruktur, intensif, melalui proses dan konsensus warga, melalui mekanisme dan pengkajian...

Poros Maritim dan Nasib Nelayan

Jakarta, 26 Agustus 2015 – Poros maritim sejatinya adalah upaya sadar bangsa ini untuk menggerakan sektor maritim untuk menjadi daya dorong pembangunan nasional. Mengingat cakupan dan ruang lingkup sektor maritim yang begitu luas, maka memilih segmentasi dan prioritas program pembangunan yang merupakan hajat hidup orang banyak merupakan kriteria yang perlu dikedepankan. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah sektor perikanan dengan nelayan sebagai konstituen utama. Paradoks data dan fakta Menurut data yang ada, pelaksanaan pembangunan yang terfokus pada kelompok nelayan dalam kurun waktu 2010-2014 mulai memperlihatkan hasil yang nyata. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan nilai produksi perikanan sebesar 14,5%/tahun dari Rp 64,54 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 108,53 triliun pada akhir 2014 lalu. Begitu juga halnya dengan volume produksi yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,6%/tahun dari 5,58 juta ton pada tahun 2010, meningkat menjadi 6,20 juta ton pada tahun 2014. Sementara itu, pendapatan nelayan secara nasional meningkat dari Rp4,06 juta/rumah tangga perikanan tahun 2010 menjadi Rp4,87/ rumah tangga perikanan tahun 2014 (KKP. 2014). Melihat hal tersebut, harapan dan optimisme kemudian tidak salah kita munculkan sebab data diatas kertas menunjukan trend dan perkembangan yang positif terhadap sektor ini. Namun demikian peningkatan produksi perikanan tangkap diatas kini dihadapkan pada kondisi overfishing dan eksploitasi penuh disebagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Tiga dari sebelas (WPP), diantaranya sudah mengalami overfishing, melebihi tangkapan lestari (MSY) sebesar 6,52 juta ton per tahun yaitu di WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), 573 (Samudera Hindia B/Selatan Jawa-Laut Timor Barat), dan 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda). Sementara itu, dua WPP lainnya sudah mengalami fully exploited yaitu pada WPP 572 (Samudera Hindia A/Barat Sumatera dan...

Simposium Kelautan Nasional Dan Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia

dakwatuna.com – Jakarta, 08 Juni 2015. Penyelenggaraan Simposium Kelautan Nasional yang dilaksananakan oleh para alumni kelautan se-Indonesia di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta. Dalam kegiatan ini tema yang diusung adalah Laut Sumber Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa. Dalam penyelenggaraan tersebut, dihadiri oleh para pakar, pejabat dan ahli di bidang kelautan seperti Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dr. Sudirman Saad, Guru Besar dan Pakar Kelautan IPB Prof. Rokhmin Dahuri, yang merupakan menteri kelautan dan perikanan periode 2001-2004, Yugi Prayanto Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan, kemudian para tokoh alumni kelautan seperti Zulficar Mochtar, Riza Damanik dan alumni kelautan dari berbagai wilayah di Indonesia. Laporan ketua panitia, Masady Manggeng menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh dari lulusan alumni bidang kelautan dari seluruh Indonesia, kemudian menambahkan bahwa besar harapan kedepan lulusan kelautan memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan nasional. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dr. Sudirman Saad, dimana sebelum membuka Saad menyampaikan bahwa alumni kelautan sepatutnya harus mampu berkontribusi lebih bagi pembangunan bangsa. Selain memberikan sambutan Saad juga menyampaikan point penting penataan kelautan di Indonesia yang kesimpulannya bahwa “Laut Masa Depan Kita”. Pada kegiatan Simposium, para pemateri menyampaikan berbagai tantangan, permasalahan dan perspektif pembangunan kelautan, di mana kelautan dan kemaritiman menjadi isu sentral pembangunan kelautan. Cita-cita Presiden Jokowi memacu semua pihak untuk berkontribusi dalam pembagunan nasional untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia dari potensi laut yang dimiliki. Prof. Rohmin Dahuri mengulas tentang peta pembangunan kelautan Indonesia, secara makro hingga pemetaan detail potensi kelautan yang sepatutnya mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa. Misalnya, mendorong pemerintah untuk melaukan berbagai inovasi di bidang pangan agar Indonesia swasembada pangan, khususnya di sektor kelautan. Yugi Prayanto, memaparkan...

Pakar Kelautan Sebut Konsep Poros Maritim Jokowi Tidak Jelas

Jakarta, CNN Indonesia — Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia membuat banyak pihak berharap banyak. Namun, tidak adanya konsep dan landasan hukum yang jelas membuat wacana Jokowi tersebut disebut tidak jelas oleh berbagai pihak. Setelah enam bulan masa pemerintahan Jokowi, para pakar kelautan dan maritim menilai tujuan poros maritim akan sulit terwujud. “Poros maritim tidak jelas. Ini belum tahu mau ke mana. Butuh suatu konsensus nasional. Saat ini kita belum punya peta jalan, kerangka kerja, siapa melakukan apa, padahal itu hal fundamental,” kata Pakar Kelautan dan Terumbu Karang Zulfikar di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (7/6). Pakar Hukum Maritim Internasional Chandra Motik menambahkan pembangunan poros maritim ini juga belum mempunyai landasan hukum yang jelas dalam eksekusinya. “Undang-Undang Maritim kita belum punya. Yang ada Undang-Undang Pelayaran yang hanya bagian kecil dari maritim,” ujar Chandra. Jika Undang-Undang Maritim tak kunjung ada, maka menurut Chandra poros maritim tidak akan berjalan dengan baik lantaran tak ada pegangan. “Pembangunan pelabuhan diserahkan ke Tiongkok. Memangnya sudah ada aturan untuk melakukan ini?” kata Chandra. Tak hanya untuk pembangunan, payung hukum di lautan juga dibutuhkan untuk keamanan dan kenyamanan para pelaku usaha yang berada di laut. Direktur Chandra Motik Maritim Centre Rommy Gozali mengatakan saat ini hukum yang ada malah cenderung menindas. “Banyak kapal nasional yang ditahan di luar tanpa negara bisa memberikan kedaulatan apa-apa. Padahal kapal kita yang berlayar di luar itu punya kedaulatan sendiri,” ujar Rommy.  “Kenapa kapal asing bebas, berani di sini? Karena mereka merasa ada jaminan. Kalau mereka ditangkap, diplomasi mereka turun untuk mengamankan mereka. Sanggupkah negara kita menerapkan sistim keamanan ini?” lanjut Rommy. Dengan adanya payung...