Demi PNPN, Tera Kapal Tak Cukup

Kamaruddin Azis

Kamaruddin Azis

Jakarta – Tahun ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan Rp. 273,8 triliun, lebih kecil Rp. 6,4 triliun dari usulan RAPBN 2016. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan adalah penyesuaian tarif PNBP melalui ekstensifikasi dan perbaikan regulasi.

Meski belum ada rilis resmi realisasi PNBP KKP tahun lalu namun taksirannya bakal tak lebih 1%. Rendah karena KKP fokus pengetatan lalu lalang dan eksekusi kapal ilegal asing yang konon menyelamatkan uang negara hingga Rp. 100 triliun. Seirama mandat Presiden Jowoki; kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan, termasuk ditenggelamkan, (pidato 14 Agustus 2015).

Hingga Agustus 2015, PNBP kelautan dan perikanan (KP) berkisar Rp. 30 miliar. Inilah alasan mengapa upaya menggenjot pendapatan dari sektor ini niscaya dan mendesak di tengah membaiknya potensi ikan laut dangkal hingga offshore. Melalui Permen 75/2015 tentang PNBP, KKP menyasar hingga Rp 740,24 miliar atau naik 48%. Konsekuensinya, izin usaha perikanan jenis kapal pukat cincin kecil semula Rp 14.000 per GT, melesak ke 197,5% atau Rp 41.650 per GT. Pancing ulur naik 30%, dari Rp 19.000 per GT menjadi Rp 24.700 per GT.

Menteri Susi pada beberapa kesempatan menyatakan bahwa pengukuran ulang kapal penting dilakukan. Markdown ukuran masuk kategori penggelapan dokumen dan merugikan negara sehingga harus ditindak tegas. Pilihan tersebut nampaknya sebagai jawaban sinyal peringatan KPK yang menyatakan kontribusi PNBP-KP, kurun lima tahun terakhir (2010-2014) amat rendah, menyumbang 0,02% dari total penerimaan pajak nasional. Kontras dengan produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. PNBP berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar, 0,3% (Rp 215 miliar), dan 0,29% (Rp 183 miliar).

Praktik Markdown

Setelah menekuk pelaku ilegal dan berencana mendongkrak PNBP untuk pembangunan nasional. Negara mulai membenahi tata kelola perikanan domestik yang sengkarut, salah satunya ihwal perizinan kapal yang rawan sebab berkaitan hiruk pikuk hulu-hilir usaha perikanan. PR KKP adalah membereskan praktik markdown yang kian kasat mata itu. Di Belawan, dari 1.000 kapal, 300 di antaranya mengubah dokumen, dari 100 GT menjadi di bawah 30 GT. Di Tegal, 10 kapal yang terbukti melakukan hal serupa. Hal sama juga terjadi di Rembang dan Pati.

Para pemilik kapal mengiba keringanan beban tetapi diam-diam menjaring untung. Praktik ini adalah manipulasi yang berimbas pada tindakan ilegal lanjutan. Temuan saat mengukur ulang kapal ikan di Kendari yang dimulai tanggal 22 April 2016 menambah daftar panjang praktik buruk markdown, 95% kapal dari 60 diperiksa berbeda bobot di dokumen dan setelah diukur. Ini bermula dari ide pemilik dan ketiadaan negara untuk memastikan aturan telah ditegakkan. Kapal kayu atau fiber kerap dikerjakan tukang tradisional. Mereka mengisi surat keterangan kapal, panjang pendek hingga volume. Persoalan berabe jika pemilik sengaja menyembunyikan volume sementara petugas ukur kapal dari otoritas terkait tak mengecek.

Pungutan hasil perikanan sebenarnya tak melulu pada ukuran atau jumlah trip operasi penangkapan ikan per tahun tetapi pada bergantung pada ketaatan pelaku dan pengawas perikanan. Pungutan maksimum diperoleh jika pemantauan, pengawasan dan pengendalian berjalan efektif. Sebelumnya, data KKP 2014 menunjukkan 226.520 kapal atau lebih 98 persen total kapal ikan kita hanya beroperasi di zona kurang 12 mil laut. Di balik itu ada cerita praktik markdown dimana 80 persen dari 226 sampel kapal ikan melakukan manipulasi tonase kurang dari 30 GT.

Tak Cukup Tera Ulang

Pembukaan gerai ukur KKP dan Kemenhub merupakan itikad strategis. Selain menera, diperlukan langkah progressif dalam meningkatkan pendapatan sektor kelautan dan perikanan. Pertama, menghadirkan aparatur negara dengan membantu pelaku perikanan mengurus izin usaha; Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) hingga pengukuran ulang bobot kapal. Perangi manipulasi berjamaah. Dengan gerai ukur bersama, negara telah melayani pengurusan izin hingga ukuran 70 GT namun ini harus diperluas, diawasi publik hingga level terendah.

Kedua, tegakkan supremasi hukum untuk semua. Tak harus bakar kapal tetapi menekuk cukong yang meremehkan supremasi secara turun temurun. Pidanakan sebab mereka menyasar keringanan bea tapi mengoyak jaring sistem. Markdown berimbas pada tindakan banal susulan; menadah solar/BBM bersubsidi, tak melaporkan hasil tangkapan (unreported), mengemplang pajak dan mengoperasikan alat tangkap merusak. Berikan kemudahan pada nelayan kecil, menengah maupun besar dengan panduan teknis pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Ketiga, giatkan kolaborasi pengelolaan usaha perikanan. Upaya KKP dan Kemenhub bersama mengukur kapal adalah langkah maju. Teruslah membujuk nelayan dan pengusaha bahwa kapal di bawah 7 GT tak perlu surat ukur, cukuplah pas kecil yang diterbitkan otoritas setempat. Bagi ukuran 7 GT-175 GT silakan berhubungan otoritas Perhubungan Laut (Hubla). Tersedia 43 titik Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai penerbit dokumen. Di atas 175 GT sila ke Pusat. Pemda harus andil jangan berpangku tangan. Keempat, KKP mutlak mendorong uji tuntas (due diligence) kinerja pelaku, koordinatif dan partisipatif. Sebagai misal, pastikan kontraktor, penyedia kapal, fasilitator, penerima bantuan hingga pengusaha mengadopsi prinsip transparansi.

Mendongkrak PNBP sebagai bagian agenda Poros Maritim adalah tanggung jawab bersama termasuk otoritas penegak hukum seperti Kepolosian, Kejaksaan hingga KPK. Untuk menjawab harapan seperti yang dikemukan Menteri KKP, Susi Pudjiasttuti, ke depan, KPK dapat masuk ke ranah ini menelisik sumber sengkarut. Melacak siapa menggunting dalam lipatan. Andai nilainya tetap rendah tentu perlu diusut sebab PP 75/2015 telah ada dan harus ditegakkan.
Oleh: Kamaruddin Azis
Anggota ICT, Komunikasi dan Publikasi
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *