FOKUS DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN ISKINDO

Dewan Pembina/Dewan Penasehat. Tugas dan peran Dewan Pembina dan Penasehat adalah memberikan berbagai pertimbangan organisasi, kebijakan, dan orientasi strategis guna pencapaian misi dan visi organisasi.

Ketua Umum. Tugas dan peran ini adalah bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal mewakili dan bertanggung jawab atas nama organisasi ISKINDO baik ke dalam maupun keluar organisasi, baik secara nasional maupun internasional; mengkoordinir dan mengendalikan proses dan implementasi program kerja; mengarahkan dan membimbing proses dan implementasi program; membina dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak; memimpin berbagai rapat dan pertemuan formal sesuai AD/ART; dan berbagi peran dengan Wakil Ketua Umum sesuai kebutuhan.

Wakil Ketua Umum. Mewakili ketua Umum sesuai mandat yang diberikan atau ketika berhalangan, membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, mengendalikan, membina dan membimbing, dan pelaksanaan berbagai tugas ISKINDO.

Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Tugas dan peran ini adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, proses perencanaan dan penganggaran program kerja, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan seluruh organ ISKINDO, pembinaan dan penataan organisasi, koordinasi dan penyusunan Standar Operasi Organisasi (SOP), penyelenggaraan pengelolaan asset dan kekayaan organisasi, serta berbagai hal lain yang di mandatkan.

Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. Bendaraha Umum dibantu Wakil Bendahara Umum mengkoordinir seluruh proses pengelolaan asset, keuangan, dan tata kelola operasional pembiayaan untuk ISKINDO, optimasi dan tindak lanjut kemitraan, yang memungkinkan berbagai dukungan pembiayaan dan asset untuk misi dan pelaksanan kegiatan-kegiatan ISKINDO dapat terlaksana dengan baik.

Ketua dan Wakil Ketua Bidang. Untuk melakukan berbagai program dan strateginya secara efektif, dibentuk 13 (tiga belas) Ketua Bidang yang mengkoordinir strategi dan optimasi pengembangan;

Konservasi Laut dan Keanekaragaman Hayati. Bidang ini adalah berperan aktif dalam berbagai upaya mendorong pengembangan proses, strategi, pengembangan kapasitas, konsep, kebijakan dan implementasi konservasi dan keanekaragaman hayati laut Indonesia, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif, berdaulat, dan efektif, serta membawa ekonomi, sosial, ekologis termasuk manfaat signifikan bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Bidang ini diharapkan menjadi akselerator dalam mendorong Indonesia sebagai poros biodiversity laut dunia.

Riset dan pengembangan iptek. Bidang ini adalah berperan aktif dalam mengembangkan berbagai inisiatif riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam berbagai bidang kelautan yang dapat memperkuat dan mengakselerasi berbagai misi dan target pembangunan kelautan. Bidang ini diharapkan mendorong membangun pilar riset dan iptek kelautan yang unggul dan berdaulat di Indonesia, sehingga berbagai outputnya dapat menjadi referensi lokal, nasional maupun internasional dalam berbagai aspek pembangunan kelautan.

ICT, Komunikasi dan Publikasi. Bidang ini diharapkan membangun infrastruktur komunikasi, publikasi, dan pemanfaatan ICT dalam bidang kelautan, sehingga memudahkan distribusi informasi, data, komunikasi, pengembangan jaringan, diseminasi informasi, publikasi ilmiah dan popular, sosial media, yang dapat mendorong dan mengakselerasi pembangunan kelautan di seluruh Indonesia baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Advokasi dan rekomendasi kebijakan dan Perundangan. Bidang ini diharapkan dapat mengadvokasi, mendorong, memfasilitasi dan melahirkan berbagai konsep, disain dan rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan baik ditingkat local, nasional, maupun internasional yang bertumpu pada misi pembangunan berkelanjutan yang mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi, social, dan ekologi dalam perencanaan dan tata kelola yang efektif, dan pro terhadap masyarakat pesisir/kecil, berdaulat dan berkeadilan.

Pengembangan Usaha dan Serttifikasi Jasa kelautan. Bidang ini diharapkan untuk pro aktif untuk mendorong, memfasilitasi dan melakukan berbagai inisiatif pengembangan usaha dan jasa kelautan, serta melakukan inisiasi/pengembangan proses sertifikasi jasa-jasa kelautan yang dibutuhkan dalam pembangunan kelautan, sehingga berbagai pekerjaan dan kegiatan usaha dan jasa kelautan di Indoensia dapat berjalan secara efektif, berdaulat, dan melalui jenjang dan sertifikasi profesi/jasa kelautan yang relevan.

Kedaulatan, Pertahanan, dan keamanan Laut. Bidang ini diharapkan pro-aktif dalam mendorong upaya penguatan Indonesia dalam penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan, optimasi pertahanan dan keamanan laut, baik ditingkat local, nasional maupun internasional, yang memungkinkan penanganan berbagai isu dan masalah yang terkait kedaulatan, pertahanan dan keamanan laut dapat dilakukan dengan baik.

Mitigasi, Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana. Bidang ini diharapkan memperkuat strategi, kebijakan, program dan tata kelola Indonesia dalam mengantisipasi berbagai efek dan dampak dari perubahan iklim global. Bidang ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya antisipasi dan ketahanan masyarakat terhadap bencana-bencana pesisir.

Penataan Ruang Laut dan Tata kelola Sumberdaya Kelautan. Bidang ini diharapkan berperan aktif dan signifikan dalam mendorong pemetaan, penataan ruang, strategi dan berbagai program untuk mendorong tata kelola sumberdaya kelautan Indonesia, yang berdaulat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perlindungan Nelayan. Bidang ini diharapkan berperan aktif dan strategis dalam mendorong agar masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia bisa mendapatkan berbagai hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan pengembangan usahanya.

Konsolidasi dan pengorganisasian Alumni Kelautan. Bidang ini diharapkan dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi organisasi ISKINDO yang memungkinkan para alumni dapat berjejaring dengan baik, mendapatkan infromasi dan akses yang cukup dalam berbagai peluang kerja dan pengembangan usaha, dapat melakukan aktualisasi dan pegembangan diri secara efektif, dan dapat mewarnai pembangunan kelautan di berbagai wilayah di Indonesia, baik secara local, nasional, maupun internasional.

Akselerasi dan Optimasi pemanfaatan Energi Kelautan. Bidang ini diharapkan dapat pro aktif dalam mendorong kebijakan, strategi, dan program pengembangan, akselerasi pengelolaan dan pemanfaatan energy kelautan ramah lingkungan dan pengelolaan energy secara efektif, sehingga berkontribusi pada pembangunan. Bidang ini diharapkan bisa menjadi akselerator pengembangan energy-energi yang relevan dalam pembangunan kelautan, baik untuk pemanfaatan di pesisir, pulau-pulau kecil maupun pemanfaatan yang lebih luas.

Transportasi, Logistik, dan Perhubungan Laut. Bidang ini diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan dan penguatan tata kelola transportasi, logistic dan perhubungan laut yang memungkinkan Indonesia berdaulat dan optimal dalam memanfaatkan laut sebagai sarana distribusi logistic dan penumpang secara optimal, termasuk pengembangan industry dan jasa-jasa kelautan yang relevan.

Kemitraan. Bidang ini diharapkan dapat mengembangkan jejaring dan membangun kemitraan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik perguruan tinggi, pemerintah pusat maupun daerah, lembaga swadaya masyarakat, media, aparat keamanan, swasta, dan komponen masyarakat lainnya untuk memperkuat kontribusi dan peran ISKINDO dalam pembangunan kelautan Indonesia dan global.

Kelompok Kerja Strategis (Pokja). Untuk mengoptimalkan proses konsolidasi untuk solusi mengantisipasi berbagai isu dan permasalahan kelautan, dapat dibentuk Pokja-pokja strategis sesuai dengan urgensi dan isu yang dihadapi.

Perwakilan Wilayah

Provinsi. Pada setiap provinsi di Indonesia, akan dibentuk perwakilan wilayah alumni kelautan Indonesia yang menjadi sumbu koordinasi dan implementasi berbagai aktifitas ISKINDO.

Kabupaten/Kota. Pada setiap kabupaten/kota, yang sudah memenuhi kriteria yang ada, akan dibentuk perwakilan wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi sumbu koordinasi dan implementasi berbagai aktifitas ISKINDO.