ISKINDO dan Belantara Foundation Gelar Bimtek Penyusunan ‘Blended Financing’

ISKINDO dan Belantara Foundation Gelar Bimtek Penyusunan ‘Blended Financing’

Jakarta, ISKINDO. ISKINDO berkepentingan dalam meningkatkan kapasitas alumni, sarjana Kelautan dan pihak-pihak yang bekerja pada program-program konservasi. Hal tersebut dibuktikan dengan menggelar bimbingan teknis ‘Penyusunan Blended Financing’ di Jakarta pada 21-22 Mei 2018.

Acara dibuka oleh Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, M Abdi Suhufan kemudian dilanjutkan dengan presentasi “Potensi blended financing dalam mendanai kegiatan-kegiatan di sektor kelautan perikanan, khususnya terkait pengelolaan sampah” oleh Sri Mariati, Belantara Foundation dan dilanjutkan ke diskusi.

Beberapa informasi yang diperoleh dari lokalatih tersebut adalah pentingnya mengidentifikasi Return of Investment dari pelaksanaan kegiatan bagi mitra penyedia dana.

Selain, itu, perlunya memanfaatkan kekuatan ISKINDO yaitu ketersediaan ahli kelautan dan sebaran DPW di 16 provinsi.

Menurut Sri, untuk identifikasi potensial donor dapat dilakukan berdasarkan data sampah yang ada di lapangan, ataupun pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap lokasi atau isu.

Dia juga mengatakan bahwa bentuk pendaanan dapat berupa crowdfunding oleh beberapa pemberi dana, filantrofi oleh satu atau lebih pemberi dana, dan pendanaan untuk institutional.

“Tipe dari blended financing dapat berupa co-financing, equity financing, debt financing,” kata Sri.

Pada situasi itu, menurut Sri, ISKINDO dapat berperan sebagai penyusun program usulan dan collector dana untuk kemudian melakukan pennyalurkan ke pelaksana.

Jenis program yang memiliki value yang beragam mempunyai daya tarik lebih.

“Contoh pilot project pembakaran sampah menghasilkan asam cuka untuk pestisida alam/penjernih karet serta pengawet ikan yang dapat digunakan oleh nelayan,” tambahnya.

Kunci utama kegiatan adalah logic kegiatan dalam mengidentifikasi sebab-masalah inti- akibat dari isu yang akan diintervensi menjadi goal-outcome-output-activities

Usulan kegiatan harus mengidentifikasi siapa yang merasakan akibat secara jelas.

“Akar dari masalah yaitu mengapa masalah terjadi harus terang dipaparkan. Justifikasi tentang mengapa penting memecahkan masalah inti perlu disebutkan,” terang Sri.

Para peserta (dok: istimewa)

Dia mengatakan bahwa penyebab masalah dianggap strategis bila berdampak besar terhadap proses penyelesaian penyebab masalah yg lain, fatal kalau tidak segera direspon, organisasi atau individu memiliki kapasitas untuk mengatasi dan menggerakan pihak lain untuk berkontribusi mengatasi.

“Hindari menjadikan asumsi sebagai masalah,” pesannya.

Akibat yang diidentifikasi bisa menjadi goal dari kegiatan yang diusulkan. Masalah inti yang diidentifikasikan kemudian menjadi outcome dari kegiatan yang diusulkan.

***

Dari Bimtek tersebut terdapat beberapa ide yang diusulkan seperti pengelolaan sampah di Pelabuhan Perikanan, penanganan sampah dari sisa jaring atau sisa alat tangkap (ghost net), penanganan sampah anorganik khususnya plastik dari kapal perikanan (misalnya: SOP) khususnya >30GT.

Perlu pula memunculkan champion P3K yang bebas sampah, penelitian microplastic di pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K), pengembangan sistem pelaporan berbasis masyarakat untuk memantau dan mengawasi kepatuhan terkait aturan persampahan, termasuk pemetaan sampah secara partisipatif.

Yang lain adalah pendampingan usaha/bisnis bagi kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat untuk memastikan jangka panjang dan economic feasibility dari usaha pengelolaan sampah.

Jensi Sartin, salah seorang peserta yang juga anggota DPP ISKINDo melaporkan bahwa beberapa hal yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan sarpras dengan kondisi P3K yang rawan korosi, pengembangan pasar, pengembangan produk lanjutan, minimalisasi biaya transportasi bagi sampah yang berasal dari daerah remote.

“Perlu pelibatan syahbandar dan pihak terkait dalam mengawasi kepatuhan mengelola sampah dari kapal. Pembersihan bawah laut dari sampah untuk kawasan-kawasan penting hingga edukasi pada nelayan terkait sisa alat tangkap dan sampah plastik,” tambah Sartin.

Dialog terkait isu ‘blended financing’ (dok: istimewa)

“Selain itu perlu edukasi ke industri terkait dampaknya ke terumbu karang serta advokasi pengelolaan DAS sebagai sumber datangnya sampah dari daratan,” katanya.

Ke depan, kata Jensi, yang diperlukan adalah mulai menginformasikan ke semua DPW ISKINDO untuk mulai mengawal satu pulau-pesisir satu DPW bebas sampah, mengawal satu pelabuhan satu DPW bebas sampah.

“Tindak lanjut adalah membentuk tim kecil untuk menyusun proposal dan mengidentifikasi potensial donor/private, memfinalisasi model kelembagaan serta menindaklanjuti rencana kerjasama satu pintu melalui Ditjen PRL-KKP,” tutup Jensi. (KA)

 

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *