Pakar Iskindo Tawarkan ‘Blended Financing’ untuk Solusi Isu Lingkungan

Dr. Sri Mariati saat presentasi (dok: Iskindo)

(ISKINDO) – Fakta-fakta terkait  sampah di laut Indonesia sungguh mencengangkan. Indonesia disebut menghasilkan 187,2 juta ton sampah pertahun dan dibuang ke laut. Ini rekor sebagai peringkat kedua produsen sampah ke laut dunia setelah Cina (262,9 juta ton).

Fakta lainnya adalah 57% sampah di laut adalah plastik dan terus menjadi persoalan kian pelik. Setiap orang menghasilkan setengah kilo sampah perhari atau 1 RW yang berpenduduk 1200 jiwa menghasilkan 600 kilogram sampah perhari.

Dampak sampah plastik

“Sampah plastik dapat memicu perubahan iklim, mencemari lingkungan dan terurai sangat lama. Selain itu berbahaya bagi hewan dan manusia,” kata anggota Dewan Pakar Iskindo, Dr. Sri Mariati saat diskusi Iskindo terkait ‘Blended Financing untuk Mengatasi Permasalahan Lingkungan Indonesia’ di GMB III, KKP, (04/5).

Dia juga menguraikan jenis sampah yang banyak ditemukan di laut seperti puntung rokok, pembungkus makanan, botol dan tas plastik, tutup botol, alat makanan plastik, sedotan, botol kaca, kaleng makanan minuman, tas kertas dan sampah lainnya.

“Ada 100 ribu hewan laut mati tiap tahunnya karena sampah, ada 1 juta burung laut mati tiap tahun karena mengkonsumsi atau terjerat sampah plastik, 2/3 ikan yang kita konsumsi terkontaminasi limbah plastik,” ungkap Sri yang juga pernah bekerja untuk LSM Conservation International ini.

“Apa yang kita bisa lakukan? Mengurangi aliran limbah plastik, memperbaiki atau mengelola limbah padat, meningkatkan kebiasaan untuk menggunakan kembali atau reuse,” sarannya.

Suasana pertemuan (dok: Iskindo)

Blended financing?

Narasumber Dewan Pakar Iskindo Dr Sri Maryati yang menjabat sbg direktur eksekutif yayasan Belantara memaparkan peluang penerapan blended financing untuk mengatasi permasalahan lingkungan laut di Indonesia.

Blended fincing menurut Sri adalah mekanisme pembiayaan untuk membiayai bersama suatu proyek, atau tujuan daerah, nasional maupun international.

“Istilah ini biasa digunakan dalam pembiayaan yang berkelanjutan. Saat ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan di tingkat nasional yang membutuhkan bantuan dari pihak swasta untuk ikut andil mencapai tujuan nasional,” katanya.

Menurutnya, pemanfaatan dana swasta untuk perbaikan lingkungan telah banyak dilakukan di negara maju, dana yang diberikan berupa philanthrophy, dapat berupa dana sosial dan lingkungan.

“Artinya sama dengan public-private partnership (PPP), atau kemitraan antara pemerintah dan swasta. Blended finance berarti gabungan pembiayaan filantropi dan swasta, atau, walau jarang terdengar, philanthropy-private partnership,” sebut Sri.

Sri memberikan contoh studi kasus permasalahan sampah. Menurutnya, tren peningkatan sampah dengan sifatnya yang sulit terurai, telah menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati laut, estetika, dan kesehatan pangan dan manusia.

Dia juga menyadari bahwa terdapat hambatan dalam pendanaan bagi pengelolaan sampah yang membutuhkan solusi holistik.

Oleh sebab itu, dia mengutarakan tentang potensi pendanaan blended financing yang dapat dihimpun dari grant, swasta, maupun dana publik. Dia memberi contoh metode pengelolaan dana baik melalui mekanisme endowment fund ataupun sinking fund.

Endowment Fund adalah dana yang diinvestasikan, dengan kata lain, hanya hasil investasi (yield) yang digunakan untuk kegiatan. Uang pokoknya tidak diambil, makanya disebut dana abadi, sedangkan sinking fund adalah dana yang semuanya harus dihabiskan untuk kegiatan dan tidak ada yg diinvestasikan” terang Rony Megawanto dari Yayasan Kehati yang juga anggota Iskindo saat dimintai pendapat terkait skema tersebut.

Peserta pertemuan (dok: Iskindo)

Langkah ke depan

Terkait peluang-peluang tersebut Sri Mariati menyarankan agar Iskindo segera berkoordinasi dengan KKP untuk melihat gap permasalahan maupun pendanaan dalam program prioritas KKP yang membutuhkan dukungan.

Sri mengatakan bahwa sebagai organisasi, Iskindo mempunyai peran strategis karena memiliki banyak ahli kelautan termasuk yang memiliki konsentrasi untuk penyelesaikan permasalahan lingkungan dan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Iskindo juga merupakan organisasi yang telah terdaftar di hukum Indonesia, mendapat dukungan dari dua Kementerian yaitu KKP dan Kemenko Maritim serta sejalan dengan tujuan organisasi untuk memiliki peran positif bagi pembangunan laut Indonesia,” kata jebolan UI ini.

Menurutnya, setiap  program harus  dipastikan memiliki dampak dan return of Investment yang jelas baik sosial maupun lingkungan.

Terkait dengan apa yang disampaikan Sri tersebut, Dr. Hendra Yusran Siry, Kasubdit Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang juga anggota Iskindo mengatakan bahwa upaya konsolidasi dan percepatan dalam penanganan sampah perlu dilakukan agar Indonesia dapat menyampaikan komitmennya bagi pengelolaan sampah saat pelaksanan Our Ocean Conference (OOC) 2018 nanti.

Sementara itu, Muhammad Jufri dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Iskindo memberi masukan agar pengelolaan sampah memperhatikan karakteristik dan kemampuan daerah.

“Ini penting agar dapat diatasi secara terpadu. Dia juga berharap agar DPW Iskindo yang tersebar di Indonesia dapat dilibatkan untuk melaksanakan pendampingan,” katanya.

(ISKINDO/JS/KA)

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *