PERAN ALUMNI KELAUTAN (ISKINDO)

Untuk mendorong pencapaian tersebut, peran, kiprah dan karya Alumni Kelautan dalam berbagai bidang sangat fundamental untuk melakukan akselerasi dan mendorong Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri dan berdaulat, sekaligus mendorong misi dan pencapaian Misi Poros Maritim Dunia. Beberapa area strategis yang perlu didorong antara lain:

 

Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Dan Menjadi Lumbung Ikan Dunia. Mendorong, memfasilitasi dan dalam mengopimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Laut Indonesia menyediakan sumber pangan yang melimpah: ikan, krustasea, kerang-kerangan, dan rumput laut. Biota laut dapat menjadi sumber makanan alternatif dan obat-obatan bagi masyarakat. Laut Indonesia juga berpotensi menghasilkan komoditas sederhana, garam yang melimpah ruah. Ini akan menghidupi jutaan orang pesisir secara langsung dan memberi pangan kaya protein bagi ratusan juta lainnya. Dengan posisi di 3 besar untuk perikanan tangkap dan budidaya, tidak sulit bagi Indonesia untuk menjadi lumbung ikan dunia.

Mendorong Pola Perikanan Berkelanjutan. Saat ini terjadi ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya ikan antara wilayah pengelolaan perikanan (wpp) Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan status wpp yang yang terdiri dari tiga kondisi yaitu overfishing, eksploitasi penuh dan moderat eksploitasi. Kedepan, perlu mempromosikan praktek pengelolaan sumberdaya perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan

Sistem Logistik Perikanan. Mendorong, memfasilitasi dan membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi ikan di tanah air merupakan salah satu prioritas nasional. Hal ini karena lantaran penyebaran distribusi ikan dalam negeri dari sentra produksi belum optimal, sementara itu disatu sisi kontuinitas pasokan diperlukan untuk kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan. Memenuhi 2 sisi kebutuhan sekaligus yaitu konsumsi dan industry pengolahan merupakan tantangan yang harus diselesaikan sebab terkait dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat serta penguatan ekspor perikanan dalam rangka menambah devisa dari sector perikanan.

Mengembangkan Energi Matahari, Angin dan Arus Laut. Mendorong dan mengakselerasi pengembangan energy alternative dan ramah lingkungan yang tersedia. Sektor energi di Indonesia mengalami masalah serius, karena laju permintaan energi di dalam negeri melebihi pertumbuhan pasokan energi. Potensi energy berbasis matahari, angin (bayu), dan arus laut sangat besar namun belum mendapatkan perhatian serius. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000-an pulau besar dan kecil, upaya memenuhi target listrik di seluruh wilayah di Indonesia melalui pendekatan konvensional, hamper mustahil dilakukan. Pulau-pulau kecil apalagi yang terletar di bagian terdepan wilayah Indonesia, seringkali menjadi opsi terakhir alokasi listrik di Indonesia. Padahal masyarakat yang bermukim di sana punya hak yang sama untuk mendapatkan dukungan fasilitas tersebut, baik untuk keluarga, aktifitas sehari-hari, maupun untuk pengembangan usaha. Potensi besar alternative energy tenaga matahari (solar), angina (bayu), ombak dan pasang surut — telah terbukti potensial dan diimplementasikan dengan baik di berbagai negara.

Segitiga Karang Dunia. Mendorong dan melakukan positioning strategis dan terobosan efektif untuk mendorong peran Indonesia dalam mengelola dan mengimplementasikan berbagai misi dalam Inisiatif Segitiga Terumbu Karang, tanpa melupakan berbagai potensi terumbu karang dan ekosistem lain yang berasosiasi. Indonesia merupakan pemrakarsa utama bagi inisiatif the coral triangle, yang mencakup 6 negara anggota, yaitu malaysia, papua nugini, filipina, kepulauan solomon, timor leste, dan Indonesia. Saat ini, sebagian besar biota laut di dunia ini hidup di wilayah coral triangle tersebut. Terdapat tidak kurang dari 600 spesies atau setara 76% spesies karang yang terdapat di dunia, dan 2500 atau 37% spesies ikan karang dunia.wilayah ini juga tempat berkembang biak dan tumbuh bagi berbagai organisme yang terancam punah dan langka, seperti enam spesies penyu laut, dan ikan keturunan paus seperti ikan tuna dan paus biru. Kawasan ini menjadi sumber pangan, pendapatan (income), perlindungan terhadap cuaca ekstrim, dan menentukan keberlanjutan hidup tidak kurang dari 363 juta orang yang tinggal di kawasan coral triangle, termasuk menunjang milyaran yang hidup di luar wilayah tersebut.

Melakukan Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem. Berkontribusi dan berperan aktif strategis dalam melakukan upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang memungkinkan untuk menjaga kestabilan system ekologis yang ada. Agenda riset terpadu (hulu-hilir) yang melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta mesti didorong terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan mangrove, terumbu karang dan lamun untuk pemanfataan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ekonomi, potensi biodiversity ini dapat dikembangkan melalui kegiatan jasa pariwisata agar dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Berbagai kebijakan, aksi, piloting dan pengembangan kawasan-kawasan binaaan dapat menjadi upaya strategis yang dilakukan.

Mendukung Upaya Konservasi Laut. Mengembangkan praktek dan strategi konservasi laut berskala local, nasional dan regional yang memungkinkan mendukung status keamanan biodiversity dunia. Target mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020, perlu dicapai dan dikembangkan dengan baik untuk menginspirasi dunia dalam melakukan upaya konservasi dan perlindungan sumberdaya hayati laut yang lebih efektif. Membangun model Konservasi Laut Nusantara secara partisipatif, realistis yang sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia.

Mengembangkan Ekonomi dan Jasa Kelautan. Konsep blue economy diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kemaritiman secara berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan manfaat social dan ekonomi. Blue economy dapat diaplikasikan bagi berbagai upaya pembangunan kelautan dan kemaritiman termasuk industry kelautan, tambak garam, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian, peternakan, ekowisata, energy dan air bersih, konservasi laut, kulinary, penelitian dan pengembangan dan pengawasan sumberdaya kelautan. Namun konsep ini masih terbilang baru, sehingga masih menimbulkan multi tafsir dan masih cendrung mengawang-awang dalam inisiatif dan programnya. Sehingga Alumni bisa membantu merasionalkan gagasan dan pengembangan ekonomi dan jasa kelautan dalam konteks blue economy dan alternative lainnya yang optimal. Termasuk mendorong sertifikasi dan standarisasi pemanfaatan jasa kelautan.

Mengembangkan Eko-Wisata Bahari. Meskipun belum optimal dan ideal, berbagai obyek wisata bahari secara gencar terus dikembangkan di Indonesia, yang mayoritas mempromosikan keindahan alam, budaya, karakteristik dan keunikan masyarakat Indonesia. Mulai dari ekowisata, wisata budaya, wisata bisnis, wisata pesiar, wisata kuliner, dan wisata olahraga aktif dikembangkan. Trend pariwisata bahari ini terus berkembang dari tahun ke tahun, dan semakin banyak obyek wisata bahari yang terkait langsung dengan lokasi kawasan konsrvasi perairan yang ada di Indonesia. Berbagai kendala infrastruktur, akses, dan fasilitas perlu dibenahi. Alumni dapat berkontribusi dalam mendorong dan mengembangkan kapasitas SDM, standarisasi proses dan penatalaksanaan eko wisata, mengembangkan model-model strategis di berbagai lokasi, dan mendorong lahirnya enterpreneur wisata bahari.

Mengembangkan Industri Perkapalan. Membangun, mereparasi dan mengembangkan industry perkapalan nasional yang memungkinkan untuk berkontribusi bagi perkapalan nasional dan global merupakan agenda penting. Saat ini system perkapalan Indonesia masih didominasi asing. Mengembangkan teknologi perkapalan, system rantai pasok, mengembangkan system galangan kapal dan pelabuhan, dan system manajemen perkapalan, perlu dilakukan, sehingga kapal yang diproduksi di Indonesia memiliki daya saing yang kuat, menyerap tenaga kerja trampil, dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Jasa Maritim. Sebagai negara kepulauan yang keseluruhan wilayahnya di kelilingi oleh laut, banyak potensi industri dan jasa kelautan yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk menyejahterakan rakyat. Namun belum terdapat cetak biru yang menjabarkan berbagai potensi pengembangan jasa dan industri kelautan non-ikan. Pengembangan jasa maritim ini perlu dilakukan secara komprehensif, memastikan tersedianya kapasitas dan sumberdaya yang memadai, termasuk pula sistem dan standarisasi dan sertifikasi yang memungkinkan Indonesia berperan besar dalam dunia jawa kelautan ini. Tidak kurang dari area 15 sertifikasi jasa kelautan yang perlu didorong secara serius.

Industri Maritim dan Obat-Obatan. Pengembangan bioteknologi kelautan saat ini sangat tergantung sekali dengan impor bahan baku produk kelautan berteknologi tinggi utamanya adalah industri farmasi dan obat, dimana laut Indonesia menyediakan semua bahan tersebut. Menurut studi PKSPL, IPB, 1997 menyebutkan bahwa potensi bioteknologi kelautan kita sebenarnya mencapai US$ 40 juta yang meliputi potensi rumput laut, alga, lamun dan terumbu karang. Kedepan, perlu sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung hilirisasi hasil riset kelautan guna mendukung pengembangan industry farmasi dan obat-obatan. Melakukan inovasi strategis untuk membangun dan memperkuat positioning dan portofolio industry Maritim dan obat-obatan/farmasi ini dalam lintas Asis Pacific dan global.

Pembenahan Transportasi Laut, Sistem Bongkar Muat dan Kargo. Indonesia memiliki lebih dari 21.000 kilometer jalur angkut perairan dalam, dan dapat memberikan nilai ekonomi signifikan bila dilakukan reformasi logistic kemaritiman secara terpadu. Saat ini system bongkat muat dan kargo di Indonesia masih mengandalkan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS), dan terjadi kesenjangan yang sangat dalam dengan pembangunan wilayah lainnya. Efektifitas pengelolaannya juga masih rendah. Kalau tidak dilakukan antisipasi yang baik, kesenjangan akan tercipta di berbagai pelabuhan sekunder, dan mempengaruhi biaya. Pengaruhnya secara nasional akan besar, dan potensi ekonomi hilang juga besar. Visi asean 2015 mendorong agar 47 pelabuhan regional asean, dimana 14 diantaranya terdapat di Indonesia, dapat meningkatkan kinerja, kapasitas dan koneksi dari satu titik ke titik pelabuhan lainnya. Alumni Kelautan dapat berperan dalam berbagai aspek terkait upaya mendorong pembenahan transportasi laut, system bongkar muat dan kargo yang lebih efektif, termasuk dalam strategi pengelolaan, inovasi dan pengadaan prototype dan kapal-kapal strategis, system informasi, dan penatalaksanaan area ini.

Reformulasi dan Reformasi Sistem Logistik (Tol Laut). Keberadaan transportasi maritime, pembangunan dan penataan pelabuhan, perlu didukung dengan system pengelolaan dan perencanaan yang memadai. Untuk itu, Alumni Kelautan perlu mendorong pembenahan terpadu dalam reformasi dan reformulasi system logistisk Indonesia. Untuk mendukung hal ini, perlu mengembangkan: (i) Membangun pelabuhan domestik berkelas internasional. (ii) Membangun industry pelayaran dan perkapalan domestic berkelas global; (iii) Membangun pusat dan system logistic di berbagai wilayah di Indonesia yang saling terhubung antara pelabuhan satu dengan yang lain; dan (iv) mendorong kebijakan dan perencanaan strategis. (v) Mengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan system pengelolaan dan penatalaksanaan pelabuhan, sehingga mampu meningkatkan pelayanan berskala lokal, nasional, dan global.

Keamanan dan Keselamatan Pelayaran. Aspek keamanan dan keselamatan pelayaran menjadi sangat penting sebab dalam beberapa tahun terakhir, dunia transportasi laut kita diselimuti awan gelap dengan banyaknya kasus kapal tenggelam dan tabrakan di laut yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, upaya mengurangi kasus-kasus tersebut mesti dilakukan melalui kampanye dan program zero accident terutama guna memberikan perlindungan keselamatan penumpang, awak kapal dan kapal yang melintasi jalur pelayaran Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah efek yang ditimbulkan, termasuk pencemaran laut dan penanganannya. Keselamatan pelayaran berbagai kapal dan crew perlu dipastikan. Demikian pula bagi nelayan Indonesia.

Optimasi Pengawasan Laut. Membangun dan mengembangkan pola pengamanan dan patrol laut melalui system coastguard yang dapat mengharmoniskan seluruh kelembagaan, kekuatan dan kapasitas pengelolaan maritim yang ada di Indonesia. Melakukan misi pengalaman laut ri secara efektif dan berkontribusi bagi system keamanan laut secara regional dan global. Selain optimasi kelembagaan, juga diperlukan peningkatan kapasitas dan sumberdaya, serta dukungan politik dan kebijakan yang serius. Penguatan system pengawasan dan patrol ini jangan mengerdilkan peran system dan kelembagaan pengawasan yang selama ini ada di 13 institusi. Justru sebaliknya harus makin solid dan efektif. Saat ini, meski telah memiliki bakorkamla yang terdiri atas belasan institusi untuk melakukan pengamanan laut secara intensif, ternyata banyak sekali pelanggaran pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut saat ini. Illegal fishing (iuu), pelanggaran batas negara, pemanfatan pulau-pulau kecil secara illegal, pencemaran, penyelundupan bahan bakar, pelarian imigran gelap, penyelundupan berbagai barang, dan sebagianya. Untuk memadukan berbagai kekuatan pengawasan dan pengamatan, ego sektorala harus bisa dikendalikan. Sinergi dan kerjasama harus bisa diwujudkan. Dan penguatan kapasitas, termasuk armada, sdm, kebijakan, perlengkapan dan peralatan (alutsista), dan sebagainya perlu dirangkai. Membangun suatu system pengawasan dan pengendalian yang bisa diandalkan dalam bentuk coast guard bisa menjadi salah satu opsi strategis yang didorong oleh Alumni Kelautan.

Pengelolaan Pulau Terluar / Terdepan. Melalui peraturan presiden no 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar hendaknya menjadi pemicu kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah yang makin intensif dalam pengelolaan PPKT. Percepatan penyediaan infrastruktur ppkt yang meliputi sarana listrik, air bersih, telekomunikasi, sarana dermaga/pelabuhan dan transportasi laut untuk mendukung konektivitas antar pulau serta memfasilitasi lalulintas arus barang dan orang. Pendekatan keamanan harus dibarengi dengan kepedulian dan pendekatan kesejahteraan. Untuk menjamin hal tersebut, alumni kelautan perlu berperan aktif di berbagai sisi, baik dalam mendorong kebijakan dan strategi perencanaan maupun program, penajaman dan reformulasi pendekatan, juga terlibat dalam pendampingan lapangan, maupun inovasi dan implementasi strategis yang diperlukan.

Pengawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Penetapan dan pemberlakuan ALKI di perairan Indonesia mengandung konsekuensi terbukanya perairan kita dari aktivitas pelayaran internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan dunia yang melalui laut, yang saat ini telah mencapai 41.000 miliar ton meningat dari 35.000 miliar ton pada tahun 2010. Diperkirakan 50.000-60.000 kapal dagang tersebut melewati jalur lalulintas internasional yang melewati peariran Indonesia. Selain perdagangan, ada 2 isu besar yang senantiasa mengancam alki kita adalah isu pertahanan dan keamanan laut serta penyeludupan. Ketegangan kawasan dan inisiatif negara-negara besar yang mempunyai kepentingan ekonomi di perairan Indonesia senantiasa mengintervensi dalam rangka mengamankan jalur perdagangan dan mengontrol barang-barang yang diangkut oleh kapal mereka. Sementara itu penyeludupan manusia, senjata ringan dan narkotika merupakan praktek illegal yang marak dan diperikirakan 80% penyaluran barang-barang tersebut melalui laut. Alumni kelautan bisa memainkan peran dalam membantu system pengawasan baik yang melibatkan masyarakat pesisir setempat, input teknologi dan data, optimasi kebijakan dan program, maupun inovasi lainnya.

Penguatan Alutsista Maritim. Postur armada dan alat utama sistim pertahanan laut kita saat ini perlu pembenahan agar dapat memenuhi standar minimal untuk menjaga kedaulatan negara republik Indonesia di laut. Hal ini beralasan sebab kekuatan dan kapasitas armada merupakan syarat utama terlaksananya operasi pengawasan untuk menangkal gangguan dan mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Alumni kelautan perlu mendorong pengembangan alutsista Maritim kita, sehingga bisa memastikan postur alutsista maritime RI, secara realistis bisa mengawasi kedaulatan dan sumberdaya laut Indoensia secara optimal dari berbagai ancaman dan tantangan.

Tata Ruang Laut Nasional. Selama ini, standar acuannya masih bercampur dengan tata ruang darat, seperti temaktub dalam undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. UU No 27 tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan pesisir; dan UU No 32 tentang kelautan, adalah platform dasar untuk mendorong dan mengakhiri praktek pengelolaan sumberdaya kelautan secara serampangan. Rezim open access perlu diakhiri. Salah satu pendekatan strategisnya adalah mendorong, memfasilitasi, dan terlibat secara aktif dalam penyusunan Rencana tata Ruang Laut nasional. Pada intinya, rencana tata ruang kelautan diperlukan untuk melengkapi rencana tata ruang nasional. Fungsinya sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan: (1) Kebijakan dan strategi pembangunan kelautan nasional; (2). Keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; (3). Pengelolaan kawasan perbatasan negara kesatuan republik Indonesia. (4). Arahan nasional dalam penyusunan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah. (5). Kewenangan pemerintah pusat dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut pada kawasan strategi nasional dan kawasan strategi nasional tertentu, lintas provinsi, dan perairan laut di atas 12 mil dari garis pantai. Tata ruang laut nasional ini adalah instrument strategis menata pengelolaan sumberdaya kelautan secara efektif.

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil. Sejatinya, pulau-pulau kecil merupakan sumber daya kelautan yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang potensial mendorong peningkatan perekonomian daerah. Selain menyediakan sumber daya lahan daratan, kawasan ini juga menyediakan sumber daya alam yang produktif. Ekosistem mangrove, terumbu karang, dan ekosistem lamun serta keanekaragaman hayati laut yang hidup di dalamnya merupakan sumber bahan Begitu juga dapat menjadi kawasan pendukung perikanan tangkap dan budi daya, pariwisata bahari, serta jasa-jasa lingkungan lainnya. Namun, investasi di kawasan tersebut masih cenderung rendah. Baik pemerintah, perusahaan milik negara, maupun swasta, masih belum memanfaatkannya secara optimal. Ini area yang perlu dilakukan secara berhati-hati dan memastikan pengelolaan pulau-pulau kecil senantiasa memihak kepada masyarakat setempat, berdaulat, dan memberikan manfaat signifikan bagi negara, tanpa merusak kondisi sumberdaya alam dan social yang ada. Dalam konteks ini perspektif pembangunan berkelanjutan perlu menjadi kaidah yang diusung secara konsisten.

Pemberdayaan Masyarakat Adat. Peran dan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hukum adat atau kearifan lokal harus semakin diakomodasi dalam berbagai perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan. Alumni kelautan perlu mendorong dan terlibat aktif dalam upaya untuk mendorong agar peran dan hak-hak masyarakat adat tidak dinafikan dalam mengelola sumberdaya kelautand an perikanan. Termasuk juga melakukan penguatan kebijakan dan pemberdayaan, sesuai kebutuhan.

Antisipasi Reklamasi Pesisir dan Optimasi Rencana Zonasi/ RTRW. Saat ini bisa dikatakan merupakan musim semi Reklamasi Pesisir di Indonesia, baik di Jakarta, Bali, Makassar dan puluhan daerah lainnya. Digunakan untuk berbagai peruntukan, dengan pemodal sebagai motornya. Akan tetapi baik urgensi, legalitas, proses, maupun manfaatnya masih dipertanyakan. UU telah menetapkan instrument Rencana Zonasi dan Tata Ruang yang bisa menjadi mengatur dan mengelola perencanaan pesisir di Indonesia. Untuk itu, ISKINDO perlu mendorong pemerintah untuk melakukan Antisipasi dan Moratorium Reklamasi Pesisir di Indonesia dan selanjutnya memastikan setiap inisiatif di wilayah pesisir senantiasa didukung dan sesuai dengan Rencana Zonasi, AMDAL, dan RTRW dan berbagai instrument kebijakan dan perizinan yang telah ditetapkan.

Korporatisasi dan Swasembada Garam. Sebagai upaya mencapai swasembada garam industri, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini diperlukan untuk mendukung kualitas dan produktivitas garam rakyat melalui teknologi yang telah di implementasikan. Dengan peningkatan produksi dan kualitas itu, diharapkan mampu memasok kebutuhan garam industri dalam negeri. Alumni kelautan diharapkan dapat mendorong dan terlibat aktif dalam upaya agar Indonesia bisa menjadi negara yang swasembada Garam, sekaligus menyetop impor garam dalam waktu yang realitis. Diharapkan pula upaya ini bisa melahirkan dan memperkuat peran-peran petambak garam local sebagai pelaku usaha utama dalam upaya ini.

Bahan Bakar Nelayan. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Komponen biaya bbm mencapai 50-70 persen dari seluruh biaya operasional penangkapan ikan. Demikian pula pada budi daya udang, biaya bbm mencapai 5-25 persen dari biaya produksi. Bahan bakar itu digunakan untuk genset pompa air, kincir air, dan penerangan sekitar tambak budi daya. Akan tetapi, nelayan dan pembudi daya ikan mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi di sekitar lokasi, sehingga sering membeli dengan harga industri atau berhadapan dengan mafia penjual. Diperlukan dukungan lintas kementerian untuk memudahkan akses dan menjaga stabilitas harga BBM, khususnya, bagi nelayan kecil dan tradisional. Alumni kelautan diharapkan dapat mendorong pemerintah memastikan agar nelayan kecil, tradisional, dan local dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap BBM dna alternative energy lainnya.

Teknologi Untuk Air Layak Minum. Masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil sering dihadapkan pada situasi sulit akibat keterbatasan sumber air tawar. Padahal, kebutuhan akan air bersih semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas pemanfaatan ruang di dalamnya. Tantangan terbesar dalam penyediaan air bersih dan air minum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pemilihan teknologi yang tepat dan terjangkau dari segi investasi dan pemeliharaan. Pengolahan air payau menjadi air tawar menjadi kunci penyediaan air laut layak minum di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dapat difasilitasi dengan menggunakan sarana pengolahan air menggunakan teknologi filtrasi membrane semipermeable. Umum dikenal dengan reverse osmosis. Program penyediaan sarana air bersih yang layak dikonsumsi ini merupakan salah satu program peningkatan pelayanan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mempercepat tingkat pelayanan air minum, pengelolaannya dirancang berbasis masyarakat yang mandiri. Alumni kelautan diharapkan bisa memberi kontribusi dan solusi agar masalah dan penanganan air bersih di pesisir dan pulau secara bertahap dapat dijawap dan terpenuhi secara memadai.

MDGs Dan SDGs Pesisir Dan Kepulauan. Upaya pengurangan kemiskinan di pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak melulu masalah ekonomi. Banyak aspek lain yang saling terkait. Fasilitas dan akses pendidikan, sarana kesehatan untuk ibu, bayi maupun untuk penanggulangan penyakit menular, pengelolaan sumberdaya alam secara berkelnajutan, akses teknologi dan informasi, serta berbagai jejaring kemitraan, antara lain hal yang perlu didukung. Untuk itu, program pengurangan kemiskinan harus berada dalam kerangka pencapaian target millennium (millennium development goals) dan SDGs yang baru saja diluncurkan.

Regenerasi Nelayan. Saat ini jumlah nelayan menyusut dari tahun ke tahun. Nelayan tidak dianggap mata pencaharian yang dikejar oleh berbagai pihak. Generasi dan keluarga nelayan umumnya juga tidak memilih menjadi nelayan apabila ada alternative pencaharian lainnya. Sebagian lebih memilih jadi buruh bangunan atau tukang ojek, ketimbang menjadi nelayan. Hal ini disebabkan karena kondisi nelayan yang demikian terpuruk. Pendapatan rendah, kapasitas terbatas, akses dan asset yang tidak memadai, tantangan dan resiko yang sangat besar, dan sebagainya. Inisiatif regenerasi nelayan idealnya mengangkat harkat dan martabat nelayan menjadi profesi terhormat bagi negara. Regenerasi nelayan membuka ruang nelayan tradisional bisa menjadi nelayan professional dengan pendapatan, akses dan asset yang besar. Berbagai perlindungan dan insentif diberikan. Pengembangan kapasitas sdm dan fasilitas diberikan, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan yang jauh lebih baik.

Kemitraan Berbasis Universitas. Peran universitas, lsm, pemerintah daerah, swasta dan komponen masyarakat adalah elemen penting untuk menjawab berbagai persoalan pesisir dan laut di Indonesia. Adanya desentralisasi, membuka ruang bagi daerah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya dengan baik. Dukungan universitas sangat strategis untuk proses mengenali persoalan dan pengambilan kebijakan dan solusi strategis. Kemitraan bahari adalah inisiatif yang memadukan segenap kekuatan kelembagaan yang berbasis universitas untuk menjawab persoalan-persoalan pesisir dan laut di Indonesia. Saat itu, ratusan universitas telah bergabung dan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Kemitraan bahari memerlukan penguatan dan dukungan politik strategis sehingga bisa menjadi vehicle untuk mendorong pembangunan maritime yang berbasis ilmiah dan praktek-praktek pembelajaran terbaik. Kemitraan mahari, telah diakomodir sebagai salah satu bentuk strategis kemitraan pembangunan pesisir dan laut dalam uu no 27 tahun 2007 jo. Uu no 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perlu penguatan serius.

Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment. Industrialisasi perikanan perlu mengacu pada prinsip blue economy.

Penguatan Sistem dan Tata Kelola Perikanan Tangkap. Kebijakan perikanan tangkap saat ini belum ideal. Nelayan Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lebih dari 90% nelayan Indonesia hanya memiliki motor tempel atau malah perahu tidak bermotor. Kapal-kapal besar juga didominasi oleh kapal-kapal asing. Praktek perikanan tangkap juga belum dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Overfishing terjadi dimana-mana. Data perikanan tidak rapi. Sistem perizinan tidak tertata. Dan program-program perikanan tangkap, banyak yang tidak tepat sasaran. Indonesia juga masih mengimpor ikan. Untuk itu, pembenahan sektor perikanan tangkap perlu dilakukan secara terukur dan sistematis, berdasarkan data dan informasi yang memadai. Disusun dengan perencanaan yang matang. Dan orientasinya bukan sekedar mencapai target ekspor dan fokus kepada pengusaha, namun bagaimana agar model perikanan yang berdaulat, mendorong nelayan Indonesia untuk berkembang, memenuhi target pangan, dapat dilakukan di Indonesia. Penataan pelabuhan perikanan, perbaikan pasar-pasar kan, akses bahan bakar nelayan, sistem informasi nelayan, sistem perizinan, dan kebijakan strategis perlu menjadi perhatian. Sistim perikanan tangkap perlu dibuat berdasarkan klaster usaha dimana kelompok usaha besar termasuk bumn perikanan mesti didorong untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dan zeei, sedangkan kelompok nelayan kecil dilaut territorial. Korporotisasi usaha perikanan mesti menjadi pendekatan yang relistis untuk menata sistim perikanan tangkap.

Akses Pasar dan Permodalan. Upaya pengembangan akses pasar produk perikanan bisa ditempuh dengan 2 cara yaitu melalui perlindungan pasar dan penguatan pasar. Terkait dengan modal usaha, kendala utama dalam pengembangan usaha masyarakat pesisir dan nelayan adalah ketiadaan jaminan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan terhadap kredit yang dikucurkan kepada nelayan. Sementara untuk memberikan jaminan asset, maka sertifikasi tanah untuk nelayan perlu difasilitasi dalam skala yang lebih luas. Penyediaan fasilitasi perumahan seperti rumah susun nelayan juga perlu dilakukan pada sentra-senyra perikanan yang padat penduduk. Melaui pendekatan dengan swasta, perbankan, OJK, dana corporate social responsibility (csr) perlu diarahkan untuk dialokasikan untuk penguatan modal, peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan dalam mengelola usaha..

Riset dan Sistem Data Kelautan. Hilirisasi riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan pembangunan maritim. Pemanfataan hasil-hasil riset dengan skala ekonomi mesti didorong agar memberikan nilai tambah bagi industry maritime dalam negeri seperti obat-obatan, kosmetik, teknologi kelautan, survey dan pemetaan bawah laut serta marikultur. Pemanfaatan data dan informasi kelautan perlu dilakukan untuk membantu kebutuhan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, sistim informasi pasar untuk memberikan kepastian harga serta memprediksi cuaca dan gelombang bagi nelayan. Manajemen data dan informasi ini mesti dikelola dengan baik, tidak sulit dan strategi penyebarluasan yang di akses langsung oleh masyarakat dan nelayan.

Roadmap Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia. Membangun dan mengembangkan roadmap jangka panjang (20-25 tahun) dan skenario Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri dan berdaulat dalam kerangka logis sehingga bisa menjadi pijakan dalam membangun kemaritiman Indonesia. Evolusi negara maritim dijabarkan dalam fase inisiasi dan pembangunan fondasi, akselerasi dan implementasi, serta institusiaonalisasi maritim. Demikian pula Konsep Poros Maritim yang belum jelas, perlu dituangkan dalam format dan kerangka konsep dan operasional yang realistis.

Mainstreaming Visi Kelautan kesemua kementerian/lembaga. Untuk menjadi negara maritime, dibutuhkan kesadaran dan kerja kolektif seluruh elemen negara dan masyarakat untuk mendorongnya. Untuk itu, Visi dan program maritime perlu dimainstreaming (pengarusutamaan) di seluruh Kementerian dan lembaga, semua sector dapat mendorong percepatan pembangunan maritime. Salah satu langkahnya, antara lain mengaktifkan pejabat setara eselon 1 (satu) di setiap kementerian / lembaga yang berfokus pada pembangunan kelautan. Isu dan pembangunan kelautan, tidak mungkin dapat dikawal oleh Menko Maritim dan KKP saja. Integrasi dan berbagi peran dengan berbagai lembaga dan kementerian di berbagai level dapat memperkuat fondasi dan akselerasi pembangunan kelautan.

Optimasi Sarjana Kelautan untuk menjadi Pendamping/fasilitator Desa Pesisir/kepulauan. Untuk memastikan proses pembangunan desa pesisir dilakukan dengan cara dan pendekatan yang relevan dan kontekstual, perlu mendorong aktifnya ribuan sarjana-sarjana kelautan untuk menjadi pengawal dan pendamping pembangunan desa pesisir di Indonesia. Mereka yang selanjutnya berdiri di garis depan untuk mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran.