Seruan Pakar ISKINDO di Konferensi Terumbu Karang Asia Pasifik ke-4

Seruan Pakar ISKINDO di Konferensi Terumbu Karang Asia Pasifik ke-4

Jakarta – ISKINDO. Keberlanjutan ekosistem terumbu karang Indonesia berada pada titik mengkhawatirkan. Beragam ancaman menjadi penyebabnya, karenanya dibutuhkan solusi dan pendekatan multidisiplin. Hal tersebut mengemuka pada International Conference 4th Asia Pacific Coral Reef Symposium (APCRS) yang berlangsung pada tanggal 4-8 Juni 2018 di Cebu, Filipina.

Berikut laporannya.

***

Pada konferensi tersebut, La Ode Muh. Yasir Haya, Ph.D, pakar kelautan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang juga dosen Ilmu Kelautan, FPIK Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara menyerukan perlunya perhatian pada ancaman dan dimensi terumbu karang di forum bergengsi tersebut.

Dia memaparkan ragam implikasi serta menyerukan kepada stakeholders internasional tentang perlunya solusi pada tata kelola terumbu karang yang lebih baik bagi Indonesia.

Di hadapan ratusan peneliti, mahasiswa, praktisi dan pemerhati terumbu karang yang hadir, Yasir menyebut bahwa laju degradasi terumbu karang di Indonesia terus menerus meningkat dan perlu diwaspadai.

Dia mencontohkan kondisi terumbu karang di Kepulauan Spermonde terutama di Kabupaten Pangkaje’ne Kepulauan, Sulawesi Selatan.

“Degradasi setiap tahunnya diperkirakan sebesar 174 ha sejak tahun 1990-an hingga saat ini dengan nilai kerugian ekonomi rata-rata ditaksir sebesar USD 50.2 juta per tahun,” kata Yasir sebagaimana disampaikannya di konferensi tersebut.

Padahal, menurut Yaisr, Spermonde merupakan salah satu lokasi COREMAP fase II, sebuah program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang sejak tahun 1999 namun akar permasalahan serta ancaman terumbu karang belum bisa ditangani dengan baik.

Ikan karang dan warga pesisir (dok: istimewa)

Ikan karang dan warga pesisir (dok: istimewa)

Dari hasil penelitian Yasir, ditemukan berbagai sumber ancaman yang sifatnya multi-dimensional threats.

“Teridentifikasi 41 jenis ancaman yang menyebabkan penurunan persentase tutupan karang yang berpotensi dan mengganggu kestabilan ekosistem terumbu karang di lautan.  Dari 41 sumber ancaman tersebut, 15 sumber ancaman di antaranya memiliki indeks ancaman tertinggi,” papar Yasir.

Dia menyebut beberapa di antaranya adalah pada dimensi ekologi. Ini terjadi karena tingkat eksploitasi ikan karang, tingkat perusakan karang dan pencermaran sampah atau plastik memiliki peringkat ancaman paling tinggi pada ekosistem terumbu karang.

Hal lainnya adalah pada aspek ekonomi. “Pemicunya karena harga ikan karang yang tinggi ternyata memicu aktivitas pengrusakan ekosistem karang di sisi lain,” lanjutnya.

Selanjutnya, kata Yasir, atribut lainya yaitu rendahnya akses permodalan khususnya bagi nelayan-nelayan kecil atau tradisional serta orientasi mendapatkan keuntungan besar tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologi menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekosistem terumbu karang.

Di Spermonde, terkait aspek sosial, Yasir menemukan rendahnya tingkat pendidikan nelayan sebagai salah satu ancaman.

“Rendahnya tingkat pendidikan ternyata berpengaruh pada rendahnya kesadaran nelayan dalam pemanfaatan terumbu karang. Hal lainnya adalah ketiadaan sumber pencaharian alternative masyarakat,” terang Yasir yang juga alumni Ilmu Kelautan Unhas angkatan 92 ini.

***

Dimensi lain yang dipindai Yasir di Spermonde adalah pada dimensi teknologi.

“Secara umum destructive fishing masih menjadi alat perusak terumbu karang tertinggi, selanjutnya penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dan tingginya intensitas perikanan karang juga ikut memberi tekanan pada keberlanjutan ekosistem terumbu karang,” sebutnya .

Pada aspek kelembagaan, masih terdapat kondisi laten dimana penengakkan hukum bagi pelaku perusak terumbu karang masih lemah. Demikian pula tidak adanya role models yang menjadi panutan di masyarakat.

“Masih adanya keterlibatan oknum penegak hukum dalam mata rantai pelaku destructive fishing adalah fakta tak terbantahkan sehingga dapat memberikan ancaman bagi keberlanjutan ekosistem terumbu karang,” terang mantan tenaga konservasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.

“Oleh sebab itu, dibutuhkan terobosan baru dan menjadi acuan semua pihak dalam hal ini para ilmuwan, pendidik, manajer, aktivis lingkungan, pemerintah (pusat maupun daerah) serta pemangku kepentingan yang relevan. Perlu mengambil langkah-langkah antisipatif dan strategis,” saran Yasir yang juga alumni Universitas di Hokkaido Jepang ini.

Yasir Haya, Ph.D (dok: istimewa)

Yasir Haya, Ph.D (dok: istimewa)

Terkait realitas dan isu terumbu karang di perairan Spermonde ini, terutama di Kabupaten Pangkep, Yasir menawarkan beberapa solusi — namun tidak terbatas — pertama, penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku perusak terumbu karang.

“Kedua adalah pentingnya penerapan selektivitas alat tangkap yang merusak dan pengawasannya mesti dilakukan. Ketiga meriset secara mendalam metode rehabilitasi dan metode restocking ikan karang yang tepat, perbaikan akses permodalan, alternative mata pencaharian, sertifikasi produk kelautan, pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan,” tambah Yasir.

Pada sisi yang lain, menurut Yasir, meski Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan tiga pilar kebijakan, keberlanjutan dan kesejahteraan dalam empat tahun terakhir namun kebijakan dan turunan program yang ada masih harus dikawal hingga ke lapisan akar rumput.

“Perlu memastikan pilar tersebut diikuti dan dijalankan dengan baik,” katanya.

Salah satu program yang bertalian dengan ketiga pilar itu adalah program pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan yang baru saja diluncurkan KKP.

“Sejatinya, ini bisa menebas persoalan permodalan yang selama selama ini membelenggu nelayan,” ungkapnya.

Ke depan, menurut Yasir program tersebut harus disandingkan dengan program peningkatan kapasitas nelayan dalam hal pengelolaan usaha dan pendapatan sehingga tujuan program lembaga keuangan mikro sesuai harapan.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *